Cari Aman, Pemdes Gandeng Kejari Jalin Mou

KBRN, Garut : Untuk memberikan rasa aman dan tenang dalam mengelola anggaran atau dana desa atau terkait dengan penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara, Pemkab Garut dalam hal ini pemerintahan desa melakukan kerjasama (Mou) bersama Aparat Penegak Hukum (APH) Kejaksaan Negeri ( Kejari ) Garut.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Garut, Wawan Nurdin mengatakan, Kerjasama ini tertuang dalam sebuah MoU tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara.

"Kerja sama ini mungkin kita menindaklanjuti program Pak Jaksa Agung dengan Kemendes tentang program jaga desa dimana salah satunya bagaimana kita bersama-sama dengan kejaksaan dalam rangka pengamanan dana desa," kata Wawan Nurdin ditemui usai menghadiri kegiatan Pembahasan Perjanjian Kerjasama Antara Kepala Desa/Kelurahan Wilayah Kabupaten Garut Dengan Kejaksaan Negeri Garut Tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negera di kantor Kejari Garut, Jumat (24/6/2022).

Ia menyampaikan, jumlah anggaran dana desa yang diturunkan pemerintah ke Kabupaten Garut sangat besar yakni hampir mencapai Rp500 miliar. Selama ini ada kendala dalam penggunaan dana desa akibat sumber daya manusia atau pun masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat.

"Dengan adanya kerjasama dengan kejaksaan dan juga dengan inspektorat melalui pembinaan, pelatihan ataupun monitoring dan evaluasi ke desa-desa, diharapkan bisa mencegah atau paling tidak meminimalisir tingkat penyelewengan yang dilakukan kepala desa," jelasnya.

Wawan membantah jika alinan kerjasama ini merupakan upaya untuk mencari perlindungan atau mencari aman saat kepala desa melakukan pelanggaran hukum.

Ia menambahkan, kerjasama ini tidak akan mempengaruhi terhadap upaya penegakan hukum yang dilakukan kejaksaan apabila ada kepala desa yang melakukan pelanggaran seperti menyelewengkaan dana desa. 

"Sebagaimana yang tadi disampaikan Ibu Kajari, kalau misalkan ada kejahatan yang dilakukan kepala desa yang sifatnya tidak bisa ditolerir, maka penegakan hukum tetap akan dilakukan. Kerjasama ini bukan semata-mata untuk mencari perlindungan agar kepala desa bebas dari jeratan hukum karena telah ada kjerjasama dengan pihak kejaksaan," katanya.

Wawan berharap kerjasama ini bisa memberikan ketenangan bagi para kepala desa dalam melaksanakan tugasnya.

"Ketenangan yang dimaksud bukan karena ada back up dari pihak kejaksaan,  tapi karena sudah memiliki bekal pengetahuan akibat pembinaan yang dilakukan pihak kejaksaan yang bisa meningkatkan kesadaran para kepala desa," pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar