Memaknai Obrolan Etika, DKPP Dengan Media

Ngobrol Etika DKPP dan media

KBRN, Banjarmasin. Sehari lalu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI yang diwakili salah anggotanya  Didik Supriyanto bertandang ke Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan, untuk satu acara Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu dan Media.

Memang tidak ada hal yang istimewa, tidak juga karena ada aduan terkait dengan pelanggaran kode etik atas penyelenggara helat Pilkada di Kalsel baik KPU maupun Bawaslu di Propinsi Kalsel. Tetapi setidaknya dapat dimaknai kehadiran DKPP betapa pentingnya untuk bicara Etika penyelenggara pemilu kemudian ngobrolnya dengan kalangan media di Kalsel.

Kenapa dengan media, tidak dengan stake holder yang lain, apakah sebagai bentuk pengakuan  media sebagai pilar keempat demokrasi, tidak ada demokrasi tanpa pers atau media. Bicara dengan media disini tentu media mainstream dengan berbagai platform mengusung etika dan moral, kesadaran hukum serta professional, bukan media sosial yang sarat hoax dan balutan kepentingan.

Tidak ada yang istimewa memang, tetapi ada hal yang perlu dimaknai dari rembuk media yang digelar DKPP dengan media, karena bicara hal penting yaitu etika penyelenggara pemilu, banyak permasalahan bangsa saat ini karena teledor etika, bicara tanpa etika, menulis tanpa etika, posting tanpa etika, status tanpa etika, bertindak tanpa etika, bisa kemudian gaduh, riuh bahkan rusuh.

Menurut Didik sosok yang dikenal mengawali berkembangnya media online di Indonesia, selama penyelenggaraan Pilkda serentak tahun 2020 ini, DKPP menerima aduan dugaan pelanggaran etika penyelenggara Pilkada sebanyak 120 aduan, angka ini bisa jadi terbilang kecil jika dibandingkan dengan 270 daerah yang menyelenggarakan Pilkada, tetapi juga bisa besar kalau kasus kasus yang mengindikasi kepentingan paslon yang mengintervensi penyelenggara, hal ini memang tidak terungkap dalam diskusi juga menghadirkan wartawan senior Musyafi, dan Akademisi ULM Prof Dr  Abdul Halim Barkatullah.

Dari 120 aduan tersebut tak satupun ada aduan yang tertuju pada penyelenggara pemilu di Kalsel baik KPU Propinsi maupun Bawaslu Propinsi Kalsel begitu juga di Kabupaten serta kota di Kalsel. Pada hal sebelumnya santer tim paslon nomor urut 2 yang membawa kasus pelaporan yang di mentahkan Bawaslu Kalsel, ke Bawaslu RI dan DKPP – RI.  Pengakuan Didik tidak ada aduan terhadap penyelenggara pilkada di Kalsel. ‘’ Atau sudah ada tapi data belum masuk ke kami anggota DKPP,’’ kata Didik Supriyanto.

Apakah itu artinya penyelenaggara pilkada di Kalsel kinerja nya berada dalam koridor etika, Didik pun memberi apresiasi atas kondisi penyelenggaraan Pilkada di Kalsel hingga tahapan kampanye ini berjalan kondusif.

Konsistensi penegakan etika, pengawasan penerapan etika setiap langkah dan kebijakan penyelenggara pemilu dalam hal ini Pilkada serentak di Kalsel, menjadi kunci agar helat demokrasi ini berjalan damai dan bermartabat. Di Kalsel Pilkada di 5 Kabupaten dan 2 Kota serta Pilkada Gubernur Kalsel. Pilkada di Kabupaten Banjar, Hulu Sungai Tengah, Balangan, Dan Kabupaten Tanah Bumbu serta Kotabaru, di Kota Banjarmasin dan Banjarbaru.

Tensi penyelenggaraan Pilkada di masa kampanye ini makin menaik, setidaknya persaingan kontestasi perebutan kursi nomor di  Propinsi Kalsel, kabupaten dan kota, membawa ada penguatan public. Agenda dialogis di masa pendemi ini sudah menyentuh probelematika di masyarakat.

Cukup banyak catatan public yang terpublist di media terkait penyelenggaraan pilkada di Kalsel, tak kurang rasa khawatir karena iklim persaingan di pilkada Gubernur Kalsel head to head Paslon urut 1 H. Sahbirin Noor dan H. Muhiddin dengan Paslon urut 2 H. Denny Indrayana dan H. Difriyadi Darjat, nomor urut 1 adalah petahana dan mantan walikota Banjarmasin priode 2010-2015, Paslon nomor urut 2 adalah mantan Wamenkumham  era Presiden SBY dan mantan Wakil Bupati Tanah Bumbu priode 2010-2015. Kontestasi kedua paslon ini sempat diwarnai pengaduan yang disampaikan tim paslon urut 2 terhadap paslon nomor urut 1. Ujungnya laporan pengaduan itu tak berlanjut, apakah ada episode berikutnya dari tensi persaingan kedua paslon ini.

Di Kabupaten Kotabaru, dua petahana berebut kursi Kotabaru 1, H Sayed Jafar petanaha Bupati dan H Burhanuddin petahana wakil bupati, keduanya berebut meraih suara pemilih untuk memimpin kabupaten yang memiliki potensi sumberdaya alam dan kekayaan laut ini. Persaingan ke dua paslon ini makin memanas, terlihat juga ketika debat publik yang di siarkan televisi lokal di Banjarmasin, melalui teresterial maupun kanal youtube.

Persaingan yang cukup kuat juga terjadi di Kabupaten Tanah Bumbu, kabupaten yang selama ini dikenal sarat dengan kekayaan sumberdaya alam, industri ektraktif batu barubara, dan perkebunan besar sawit menjadi penopang ekonomi kabupaten ini, tiga paslon berebut dukungan 220.380 pemilih , namun dua paslon yaitu nomor urut  1 dan paslon nomor urut 3 mendapat dukungan parpol dan dukungan resource yang besar, serta tokoh pendukung di belakangnya. Pasangan urut 1 H Syafruddin H Maming dan M Alpiya Rakhman sementara pasangan urut 3 adalah Zairullah Azhar dan Muhammad Rusli.

Cabub No Urut 1 H. Syafruddin H Maming adalah mantan anggota DPRD Propinsi Kalsel 2014-2019 dan melepaskan posisinya sebagai anggota DPR-RI 2019 -2024, sementara Cabub nomor urut 3 H Zairullah adalah mantan Bupati Tanah Bumbu priode 2005-2010 yang berlaga lagi di pilbub Tanah Bumbu setelah melepaskan posisinya juga sebagai anggota DPR-RI. Persaingan kedua nya makin santer, karena sama sama mempunyai basis dukungan massa di daerah hasil pemekaran dari kabupaten Kotabaru pada tahun 2003 ini.

Dalam mengawal penyelenggaraan pilkada di banua ini, sikap profesional dan independensi penyelenggara yang mengusung nilai nilai etika penyelenggara pilkada menjadi salah satu kunci penting terselenggaranya pilkada yang damai, jurdil, sehat  dan bermartabat, satu tagline yang menjadi keinginan kita semua.

Suasana pilkada yang damai, bermartabat, tanpa ricuh dan rusuh, tentu satu tananan pilkada dalam bingkai demokrasi yang jauh lebih besar maknanya ketimbang perebutan kekuasaan sesaat yang menghalalkan segala cara. Itulah sebuah makna etika yang membawa pada tatanan kehidupan yang bermartabat.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00