Demokrasi Ketaatan Pada Aturan

img_20201203_085648.jpg

Hari ini adalah satu hari, menjelang masa tenang dan empat hari menjelang pemungutan suara Pilkada 2020, tanggal 9 Desember 2020. Hari H, adalah hari di mana rakyat akan menggunakan haknya pilihnya dan menentukan siapa yang bakal memimpin propinsi, kota dan kabupaten yang melaksanakan, helat serentak ini

Pemilu sebagaimana juga pemilihan kepala daerah yang puncaknya adalah pencoblosan merupakan instrumen demokrasi karena itu idealmya mengacu pada kaidah kaidah demokrasi.

Salah satu negara kepulauan yang besar dan multikultur, Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang menerapkan demokrasi dalam kehidupan bernegara masyarakatnya.

Dalam konteks demokrasi, Franklin D. Roosevelt menegaskan bahwa masyarakat memiliki kekuasaan penuh atas negara, sedangkan filsuf Yunani, Aristoteles, mengatakan bahwa demokrasi terjadi ketika masyarakat miskin memegang kekuasaan.

Definisi demokrasi lainnya yang paling sering kita dengar adalah oleh Presiden Amerika Serikat ke-16, Abraham Lincoln, yang mengatakan bahwa demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Dalam perhelatan pilkada seperti kali ini selalu saja pihak yang mencederai demokrasi itu sendiri, praktik transaksional untuk mendapat kan dukungan, praktik suap atau politik uang, kampanye hitam, menyalahi aturan yang di atur dalam undang undang pemilu dan peraturan yang dibuat penyelenggara pemilu, kemudian di masa pandemi sekarang ini maka ditambah dengan aturan dan ketaatan pada protokol kesehatan.

Tak salah memang, kalau Bawaslu Propinsi Kalsel mengingatkan kepada semua yang terlibat dalam perhelatan pilkada serentak 2020 ini yaitu terkait dengan politik uang, pemasangan alat peraga kampanye, netralitas ASN, dan profesional serta kejujuran penyelenggara pemungutan suara pada tanggal 9 Desember nanti.

Ketika Bawaslu mengingatkan agar hari ini semua APK dibersihkan maka tentunya serta merta tim pasangan calon ini melakukan itu kemudian meminta semua kadernya agar menurunkan alat peraga kampanye baik itu spanduk banner baliho untuk disimpan, itulah bentuk ketaatan dalam dunia demokrasi.

Kemudian ketika masuk masa tenang mulai tanggal 6 Desember hingga 8 Desember, maka tentu seharusnya tidak lagi menemukan ada orang ataupun pihak tetentu yang mengkampanyekan kan pasangan calon yang didukungnya.

Kalau kita lihat terminologi kampanye itu diantaranya menyampaikan visi misi pasangan calon dengan sasaran orang atau kelompok tertentu, mengajak memilih, bisa dilakukan oleh tim pasangan calon ataupun orang perorang yang mendukung pasangan calon karena di pasal-pasal yang mengatur tentang kampanye itu disebutkan juga setiap orang. Dengan berbagai macam cara seperti lisan, tulisan atau penyebaran alat peraga dan lainnya, baik secara 

langsung atau melalui media termasuk media sosial.

Satu hal yang setiap perhelatan pemilu, pemilu legislatif pemilihan presiden hingga hari ini pemilihan kepala daerah selalu diingatkan tentang bahaya politik uang, semua menyadari bahwa politik uang itu adalah tindakan yang mencederai demokrasi tetapi selalu saja dilakukan.

Dilakukan oleh pasangan calon tim pemenangan pasangan calon atau orang-orang yang bersimpati sehingga muncullah istilah-istilah serangan fajar lalu kemudian saat ini muncul istilah baru itu adalah serangan Dhuha karena bagi-bagi duit itu dilakukan pada siang hari.

Kalangan kelompok ideal yang menginginkan pemilihan kepala daerah berjalan dengan bersih, tidak ada dominasi, merasa kecewa karena aksi-aksi politik uang itu terus berjalan di masyarakat, tapi nyatanya memang tidak banyak yang terungkap, tertangkap, tidak juga penegakan hukum yang jelas.

Kali ini Bawaslu mengkampanyekan anti politik uang, berani melawan politik uang dan kemudian mencantumkan pasal-pasal terkait dengan suap dan politik uang ini di mana yang bisa terkena aturan hukum ini ini bukan saja yang membagi tetapi juga yang menerima.

Ada muncul gerakan di masyarakat, melawan politik uang, ada banyak juga tayangan para ustaz ulama kondang yang menyuarakan tentang bahaya politik uang, haram dari sisi hukum agama. Kita tentu ingin melihat ada efek dari gerakan-gerakan tersebut sehingga apa yang diinginkan kan oleh pejuang-pejuang demokrasi itu betul-betul bisa terwujud dimana terjadi kesetaraan orang-orang yang berkualitas orang-orang yang baik kemudian orang-orang yang inspiratif bisa memimpin dan membawa banyak perubahan.

Haruskah harga diri digadaikan dengan transaksional sesaat, sementara nasib dan jalan kehidupan tiga tahun setengah kemudian menjadi beban kehidupan masyarakat, saatnya menjadi pemilih yang cerdas dan berkualitas, berpartisipasi dengan cara yang cerdas pula.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00