Dituntut 1 Rupiah, 'Sindiran' untuk Police line Jalan Hauling

Istimewa
Istimewa

KBRN, Banjarmasin: Sidang praperadilan kasus 'Police line' Jalan Hauling Kilometer 101 Kabupaten Tapin, berlangsung di Pengadilan Negeri Banjarmasin, Senin (17/1/2022) siang.

Persidangan dipimpin hakim tunggal Putu Agus Wiranata, sedangkan dari pihak pemohon praperadilan, hadir Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dan kuasa hukum Asosiasi Jasa Angkutan Batubara dan Tongkang Tapin. Sementara itu, dari pihak termohon Polda Kalsel, hadir tim Bidkum Polda Kalsel.

Sidang tersebut mengusung agenda pembacaan gugatan, di mana Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dan Asosiasi Jasa Angkutan Batubara dan Tongkang Tapin, selaku pemohon menyatakan pemasangan garis polisi oleh Polda Kalsel di Jalan Hauling Kilometer 101 Kabupaten Tapin tidak sah. 

"Dalil kami tetap sama, yakni 'police line' itu tidak sah karena tidak ada izin dari pengadilan," ucap Boyamin Saiman, koordinator MAKI.

Kendati begitu, dalam gugatannya MAKI dan Asosiasi Jasa Angkutan Batubara dan Tongkang Tapin merubah poin gugatan ganti rugi. Gugatan ganti rugi materiil dan immateriil yang awalnya dituntut Rp1 Triliun, diganti menjadi Rp1 atau 1 Rupiah. 

Menurut Boyamin, hal itu lantaran gugatan praperadilan tidak berfokus pada ganti rugi, namun pada tuntutan pelaksanaan penegakan hukum yang berkeadilan. 

"Jadi alasan utama memang ini bukan gugatan ganti kerugian akibat tidak sahnya penyitaan, tapi hanya (gugatan) atas tidak sahnya penyitaan," terangnya. 

Gugatan kerugian, kata dia, bisa saja dilakukan jika tindakan kepolisian tersebut dinyatakan tidak sah dalam persidangan praperadilan. 

Namun Boyamin menegaskan, meskipun Hakim mengabulkan gugatan praperadilan, pihaknya tidak akan mengejar terkait ganti rugi. 

"Kami tidak akan mengejar ganti rugi, karena ini semata-mata demi penegakan hukum yang berkeadilan. Intinya supaya masyarakat bisa bekerja lagi dan mendapat penghasilan dari aktivitas kerja," jelas Boyamin. 

Pasca gugatan dianggap dibacakan, Hakim kembali menunda persidangan untuk kembali dilanjutkan, pada Selasa (18/1/2021) besok, dengan agenda mendengarkan jawaban dari pihak termohon.

Ditemui seusai persidangan, ketua Asosiasi Jasa Angkutan Batubara dan Tongkang Tapin, H Safe'i menegaskan, gugatan praperadilan yang dilayangkan, agar permasalahan ini segera selesai dan tidak berlarut-larut. 

"Sebab kami para pemilik armada sangat terpukul dengan adanya bunga cicilan dari bank, apalagi tidak adanya pemasukan yang sudah berbulan-bulan ini, " ungkapnya.

H Safe'i menambahkan, hingga sampai dengan hari ini pihaknya masih belum ada mendapatkan keringanan dari pihak bank. 

"Semoga permasalahan ini cepat selesai agar kami tidak terlalu berat membayar sisa kredit yang sudah menumpuk ini," tegasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar