Sosialisasi Ormas, Bupati HSS Minta Organisasi Ilegal Penuhi Legalitas

Sosialisasi Ormas

KBRN, Banjarmasin: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) menggelar sosialisasi perundangan-undangan tentang organisasi kemasyarakatan (ormas) dan lembaga Swadaya masyarakat (LSM), Senin (11/10/2021). 

Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten HSS Roni Rusnadi mengatakan, sosialiasi ormas dan LSM dilaksanakan selama dua hari di Kandangan dan Negara (Daha). 

"Sosialisasi menghadirkan narasumber Kesbangpol Provinsi Kalsel, Polres HSS dan Kesbangpol HSS," ujar Roni. 

Roni menambahkan, hingga saat ini Kabupaten HSS ormas dan LSM memiliki ormas yang terdaftar sebanyak 59. Jumlah tersebut belum termasuk ormas-ormas yang ilegal, atau belum terdaftar secara resmi di Kesbangpol HSS.

"Dengan sosialisasi ini diharapkan ormas-ormas dan LSM yang belum terdaftar secara resmi baik di Kesbangpol maupun Kemendagri, bisa masuk sebagai Ormas yang legal, secara hukum" ujarnya. 

Sementara itu, Bupati HSS Achmad Fikry mengatakan sosialisasi dilakukan sangat penting, sehingga ormas atau LSM betul-betul sesuai dengan aturan yang ada.

"Bagi yang belum terdapat diharapkan segera mendaftar, agar menjadi organisasi yang legal dan diakui oleh pemerintah,' ujar Bupati Fikry. 

Dikatakan bupati, ormas dan LSM adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat dengan kesamaan aspirasi, untuk berpartisipasi dalam pembangunan, sesuai dengan norma dan etika yang harus dipatuhi. 

"Kita harap ormas dan LSM bisa menjadi penyalur berbagai aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Jika masyarakat sungkan, bisa sampaikan aspirasi melalui ormas dan LSM," ujar bupati. 

Namun, dalam menyampaikan aspirasi ormas dan LSM harus legal, sehingga bisa dipertanggungjawabkan. "Pemerintah sangat menghargai keberadaan ormas dan LSM, tapi harus legal sesuai dengan ketentuan yang ada," ujarnya. 

Ke depan, kata bupati, bagi pas yang ingin berdialog atau audensi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) HSS akan dicek legalitas organisasi, sehingga sama-sama legal dengan pemerintah. 

"Organisasi apapun namanya akan punya arti dan makna apabila bisa memperjuangkan aspirasi anggotanya," ujar bupati.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00