FOKUS: #PEMBELAJARAN ERA PANDEMI

Sri Sultan HB X Belum Izinkan PTM

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, ternyata berbeda pandangan dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, terkait penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka (PTM), seiring menurunnya level pada kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Usai menerima kunjungan Nadiem Makarim, Selasa (14/9/2021) siang, di Kompleks Kantor Gubernur Kepatihan, Sri Sultan menegaskan, pihaknya masih belum berani menggelar PTM, meski kini PPKM di DIY berada di level 3 (Dok. Antaranews)

KBRN, Yogyakarta: Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, ternyata berbeda pandangan dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, terkait penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka (PTM), seiring menurunnya level pada kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Usai menerima kunjungan Nadiem Makarim, Selasa (14/9/2021) siang, di Kompleks Kantor Gubernur Kepatihan, Sri Sultan menegaskan, pihaknya masih belum berani menggelar PTM, meski kini PPKM di DIY berada di level 3.

Gubernur atau Ngarsa Dalem berdalih, lebih baik menunggu percepatan vaksinasi bagi pelajar dan tenaga pendidik hingga capaian 80 persen.

"Nanti saya bisa di-PTUN (gugat, red) orang tua piye? Lebih baik tunggu dulu sampai 80 persen,” ujarnya.

Sultan pun menegaskan, pihaknya terus berupaya mempercepat capaian serta cakupan vaksinasi, termasuk bagi anak dan pelajar.

“Terus kita upayakan untuk percepatan,” tutur Ngarsa Dalem.

Sementara itu, Nadiem Makarim sendiri menyebutkan, pihaknya telah memberikan izin menggelar PTM bagi sejumlah daerah yang memenuhi persyaratan.

Kebijakan PTM diberlakukan bagi provinsi yang menerapkan PPKM level 1, 2 dan 3.

Mendikbudristek menegaskan, penerapan kebijakan itu tak perlu menunggu seluruh siswa selesai mendapatkan vaksinasi Covid-19 dosis kedua.

Sebab, syarat vaksinasi tak menjadi kriteria untuk membuka kembali sekolah pasca Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau daring.

"Sekolah tidak perlu menunggu vaksinasi bagi seluruh siswa. Meskipun saat ini capaian vaksinasi bagi guru dan tenaga kependidikan sudah mencapai lebih dari 50 persen. Vaksinasi guru ini jadi kriteria untuk menerapkan tatap muka terbatas," ujarnya.

PTM Terbatas

Nadiem menambahkan, sekolah yang telah melaksanakan vaksinasi dosis kedua bagi seluruh guru harus segera menggelar PTM secara terbatas, sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) empat kementerian yang ditandatangani beberapa waktu lalu.

"Sekolah yang sudah memvaksin lengkap guru-gurunya wajib menyediakan opsi ptm. Namun orang tua tidak boleh dipaksa, kalau orang tua mau anaknya PJJ, silakan," tambah Nadiem.

Sedangkan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY, Didik Wardaya, menerangkan, hingga saat ini sudah ada sekitar 177 SMA/SMK di DIY yang sudah melakukan vaksinasi pada lebih 80 persen siswanya.

Sebab itu, sekolah tersebut siap untuk menggelar PTM secara terbatas.

Namun untuk menggelar PTM, Didik menyatakan, selain capaian vaksinasi, sekolah juga harus menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

Disdikpora baru mendata sekolah-sekolah yang benar-benar siap menggelar PTM terbatas.

"Kalau sampai saat ini sudah ada sekitar 50 sekolah yang benar-benar siap. Mungkin Senin depan sudah bisa dimulai," tutur Didik. (Miechell Octovy Koagouw)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00