Ormas Jabar Dukung Polda Tuntaskan Kasus Bahar Smith

KBRN, Bandung: Puluhan organisasi masyarakat Jawa Barat yang tergabung dalam Solidaritas Aksi Masyarakat Militan Anti Radikalimse dan Intoleran (SAMMARI) mendatangi Gedung Sate Bandung, untuk melakukan unjuk rasa menentang kelompok-kelompok radikalisme dan memberikan dukungan kepada Polda Jabar dalam menuntaskan kasus Bahar Smith.

Koordinator SAMMARI, Budi Hermansyah menyampaikan, masyarakat Jabar pada umumnya sudah merasa terganggu dengan keberadaan kelompok-kelompok radikal dan intoleran yang sudah merusak tatanan kehidupan yang selama ini toleran, berpandangan moderat dan saling menghormati di antara warga Jawa Barat.

"Kami Solidaritas Aksi Masyarakat Militan Anti Radikalimse dan intoleran (SAMMARI) bersepakat hari ini mengadakan solidaritas aksi moral, berdasarkan fakta di masyarakat bahwa kami kaum nasionalis sejati masih ada berdiri tegak dan sangat peduli akan keutuhan bangsa dan negara," ujar Budi dalam orasinya, Rabu (19/1/2022).

"Di mana saat ini, pergerakan kelompok radikal dan intoleran sudah tidak bisa dibiarkan lagi untuk seenaknya bersikap di NKRI. Untuk itu kami sepakat mengambil sikap tegas akan melawan kelompok-kelompok yang anti Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam hal ini khususnya golongan penganut paham khilafah yang ingin merubah NKRI menjadi NII," sambungnya. 

Dalam kesempatan itu, Budi yang merupakan Ketua DPW Barikade 98 Jawa Barat bersama sejumlah perwakilan dari massa yang diterima langsung oleh Wakil Gubernur Jabar UU Ruzhanul Ulum, menyampaikan pernyataan sikap terkait tujuannya menggelar aksi tersebut.

"Mendukung penuh aksi Perjuangan ALMAGARI (Aliansi Masyarakat Garut Anti Radikal dan Intoleran) yang dideklarasikan di Garut dalam rangka membendung gerakan radikal dan intoleransi di Garut beserta aksi-aksi perjuangan lainya, termasuk pembuatan Perda Anti Radikalisme," ujar Budi saat membacakan salah satu poin pada pernyataan sikap.

"Mendukung sikap Polda jabar yang sudah memproses hukum dengan tegas saudara Bahar Smith," tegasnya.

Dalam pernyataan sikap itu, pihaknya juga meminta Pemprov Jabar menerbitkan Perda anti Ekstrimisme dan Terorisme sebagai tindak lanjut dari Perpres No. 7 Tahun 2021.

"Meminta kepada Presiden, Ketua DPR RI, Gubernur, Ketua DPRD sebagai perwakilan negara dan pemerintah agar segera bertindak tegas, baik berdasarkan hukum, sumpah jabatan, kode etik maupun disiplin, serta mewajibkan setiap ASN menandatangani fakta integritas, sebagai bukti kesetiaan terhadap ideologi negara dan NKRI," ucap Budi.

"Untuk itu diperlukan segera perangkat peraturan dan perundang-undangan, mulai dari tingkat desa sampai tingkat nasional," imbuhnya.

Ia juga meminta agar konsep wawasan kebangsaan dan bela negara serta materi pencegahan terorisme dan anti radikalisme dijadikan bahan mata ajaran wajib dalam kurikulum wawasan kebangsaan, baik untuk lembaga pendidikan formal maupun nonformal.

Merespon hal itu, Wakil Gubernur Jabar mengapresiasi kehadiran massa. Menurut Wagub, tuntutan yang disampaikan oleh peserta aksi merupakan dukungan dan dorongan bagi pemerintah untuk lebih cepat dan tegas dalam mengatasi persoalan radikalisme.

"Kami setelah ini, akan melaporkan ke Pak Gubernur. Kemudian saya akan minta izin untuk datang ke Kabupaten Garut bertemu dengan Bupati, ASN dan juga berbagai pihak untuk mendengar dan bagaimana yang harus kami lakukan supaya kami tidak salah dalam mengambil sebuah keputusan," ujar UU Ruzhanul Ulum.

Dia pun mengatakan bahwa pihaknya setuju dengan semua tuntutan yang dilayangkan pengunjuk rasa. Bahkan, katanya, sudah ada beberapa yang ditindaklanjuti, misalnya saat ini Pemda Jabar telah membuat Pergub yang sudah hampir selesai dan akan segera ditandatangani oleh Gubernur.

"Jadi nanti Pemerintah Daerah bisa menjadikan Pergub ini sebagai payung hukum untuk menindak mereka yang dianggap menyalahgunakan, memanfaatkan situasi dan kondisi yang bertentangan dengan negara," jelasnya.

"Indonesia dengan Dasar Negara Pancasila sudah final, tidak boleh diganggu lagi. Kalau ada yang mengganggu dasar negara kita Pancasila, bukan hanya berhadapan dengan pemerintah, namun juga dengan seluruh masyarakat Indonesia khususnya Jawa Barat siap berhadapan dengan mereka," tegas Uu.

Dari puluhan Ormas yang hadir dalam demo tersebut di antaranya Barikade 98 Jabar, Alumni Unpad Peduli Pancasila (AUPP), Setya Kita Pancasila, GNPK-RI, PROJO, DPD FOREDER JABAR, JATMAN, Lintas Budaya Nusantara, LSM KOMPAS dan lainnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar