Malut Belum Buka KBM Tatap Muka

Ilustrasi Belajar Daring (Dok: Kompas)

KBRN, Ternate: Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) belum mengizinkan kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka bagi 9 Kabupaten/Kota, kecuali Kabupaten Pulau Taliabu yang merupakan daerah zona hijau Covid-19.

Kepala Bidang SMA, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadikbud) Malut, Safiun Radjulan menjelaskan, kebijakan tersebut sejalan dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) nomor 4 tahun 2020 tentang pendidikan di tengah pendemi Covid-19 dan edaran Sekertaris Jenderal Kemendikbud Nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman belajar dari rumah selama masa darudat Covid-19, serta hasil pantauan langsung di lapangan.

“Yang kita dapatkan disekolah itu mereka bukan tatap muka tetapi daring berkonsultasi terkait dengan modul yang diberikan ke anak-anak,” ungkapnya dalam Dialog Dinamika Malut di Pro 1 RRI Ternate yang bertajuk 'Pendidikan dan Adaptasi Kebiasaan Baru Covid-19 di Malut', Kamis (13/8/2020).

Sekolah tatap muka di zona hijau sendiri, lanjut Safiun Rajulan, juga harus ada kesepakatan dari orang tua murid.

“Bisa dilakukan tatap muka asalkan ada ijin orang tua dan kalau orang tua tidak mengjinkan maka itu juga tidak bisa dilakukan,” tegasnya.

Menurutnya sejauh ini pemerintah daerah telah mengeluarkan juknis terkait jam belajar dan cara penilaian.

“Ini kita buat karena ada penyederhanaan kurikulum dimana ada petunjuk teknis sehingga sekolah tidak bingung dalam melakukan evaluasi pembelajaran,” tuturnya.

Untuk permasalahan pembelajaran secara online, lanjut dia, Kemendikbud juga sudah merevisi juknis pembelajaran, dan pelaksanaan dana BOS yang diberikan kepada kepala sekolah untuk bisa dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya.

“Itu sudah sepenuhnya diberikan ke kepala sekolah supaya bisa dipakai untuk keperluan dimasa pendemi saat ini,” katanya.

Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Malut, Musrifah Alhadar menyatakan pihaknya tidak menginginkan adanya cluster baru di sekolah terkait dengan proses belajar mengajar yang dilakukan secara tatap muka ditengah pandemic Covid-19.

“Jika sekolah dibuka, yang paling penting dilihat adalah kesehatan anak itu yang paling penting karena kita khawatirnya jangan sampai ada cluster baru di sekolah,” tegasnya. 

Bahkan kata dia, pihaknya tidak menginginkan adanya guru yang menggunakan waktu belajar mengajar ditengah pandemi dengan waktu normal.

“Misalnya belajar sesuai silabus dan RPP pembelajaran masih dalam segala keterbatasan,” tuturnya seraya meminta agar sekolah harus tetap menerapkan protokol kesehatan yang tetapkan.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Seto Mulyadi melalui sambungan telepon menegaskan, ada beberapa poin yang perlu diperhatikan agar proses belajar mengajar di rumah dapat berjalan efektif.

“Poin pertama adalah penciptaan suasana belajar di rumah yang menggembirakan dan menyenangkan karena bila anak stress maka proses belajar akan menjadi kontra produktif,” imbuhnya.

Maka dari itu dirinya menyarankan penting dan utamanya peran aktif orang tua dan guru dalam mendukung terciptanya proses belajar mengajar yang menyenangkan.

“Guru juga manusia jadi mohon jangan dibebani atas kurikulum yang ada,” pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00