Denda Operasi Yustisi Kota Madiun Masuk Kasda

KBRN, Madiun: Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Madiun mencatat sedikitnya ada 150 pelanggar yang terjaring petugas saat pelaksanaan Operasi Yustisi sejak 14 September lalu.

Mereka terpaksa dikenai sanksi karena melanggar protokol kesehatan pencegahan covid-19.

Diantaranya tidak mengenakan masker dan atau menggunakan masker tidak sempurna.

Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Kota Madiun, A. Heru Prasetyo mengatakan, setiap kali melaksanakan operasi Yustisi, semua pihak terjun ke lapangan.

Mulai Satpol PP, TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan Negeri dan BPBD. Berdasarkan hasil evaluasi, pelanggar didominasi dari luar Kota Madiun.

Pun majelis hakim pengadilan negeri memberikan dua opsi sanksi bagi pelanggar.

Yakni denda dan kerja sosia. Dari 150 pelanggar, tidak semuanya memilih sanksi denda berupa uang Rp50 ribu. Tetapi 11 diantaranya memilih kerja sosial. Mulai melakukan penyemprotan cairan disinfektan di lokasi yang sudah ditentukan petugas maupun menyapu.

“Kalau dendanya Rp50 ribu. Jadi bukan semata-mata pengenaan denda, tatapi memberikan edukasi. Sedangkan sanksi sosialnya ya menyemprot, menyapu atau bersih-bersih. Intinya bahwa pengenaan denda itu agar masyarakat semakin sadar dan tahu bahwa ada ancaman pandemi covid-19. Sehingga mereka bisa memproteksi dirinya, tidak merugikan orang lain dan bisa menerapkan protokol kesehatan itu,” ungkapnya, Jum’at (25/9/2020).

Lebih lanjut Heru menegaskan, dari pelaksanaan Operasi Yustisi, petugas setidaknya berhasil mengumpulkan uang denda sekitar Rp6,975 juta.

Uang tersebut saat ini telah disetorkan ke kas daerah (kasda). Ia berharap, masyarakat tidak mengabaikan penerapan protokol kesehatan.

Tujuannya untuk melindungi diri sendiri dan orang lain agar terhindar dari covid-19.

“Karena sampai sekarang pengadilan belum memberikan petikannya dalam hal ini akan digunakan untuk apa, makanya sementara uang denda itu kita setorkan ke kasda,” tandasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00