Rp1.8 Juta, UMP Jabar 2021 Tidak Naik

Rahmat Taufik, Kadisnakertrans Jawa Barat (Dok. Istimewa)

KBRN, Bandung: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) resmi menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021, tidak mengalami kenaikan.

Dengan demikian, UMP di tahun 2020 sebesar Rp1.810.351.36 tetap berlaku untuk tahun 2021 mendatang.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jawa Barat Rachmat Taufik Gasardi menjelaskan, penetapan UMP Jabar tahun 2021 telah diperhitungkan secara matang, dengan mengacu dalam Keputusan Gubernur Jabar Nomor 561/Kep.722-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Barat.

BACA JUGA: UMP Jatim 2021 di Bawah UMK Terendah

Yang berdasarkan pada Surat Edaran (SE) Menteri Tenaga Kerja Nomor M/ll/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi COVID-19, dan Surat Rekomendasi Dewan Pengupahan Jabar Nomor Nomor 561/51/X/Depeprov perihal Rekomendasi UMP Jabar 2021. 

"Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, bahwa gubernur selambat-lambatnya harus menetapkan dan mengumumkan UMP pada tanggal 1 November. Kewajiban itu harus dilaksanakan," kata Rachmat, di gedung sate Bandung, Sabtu (31/10/2020).

Aturan mengenai penggunaan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sudah keluar, Aturan itu mengharuskan Dewan Pengupahan Provinsi segera menetapkan KHL berdasarkan data-data dari BPS (Badan Pusat Statistik).

"Akan tetapi, hingga rapat pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jabar berlangsung pada 27 Oktober, BPS belum merilis data-data KHL. Kami belum menerima rilis data inflasi untuk triwulan ke III 2020 dari BPS. Rencananya, data inflasi akan dirilis 2 November 2020. Sedangkan, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) pada 4 November," katanya. 

BACA JUGA: UMP Jatim 2021 Hanya Naik 5.65 Persen

"Kalau melihat data rilis BPS di triwulan II, maka LPE Jabar itu minus 5.98. Kalau melihat inflasi di bulan September itu 1.7, UMP Jabar dipastikan turun, jalan tengahnya, kami mengikuti SE Menteri Tenaga Kerja untuk menetapkan UMP Tahun 2021 sama dengan UMP tahun sebelumnya," tambahnya. 

Rachmat juga mengatakan, dengan penetapan itu, maka upah minimum kabupaten/kota di Provinsi Jabar harus lebih besar dari UMP Jabar tahun 2021. 

"Untuk penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota, kabupaten/kota mempunyai waktu terakhir (menetapkan upah minimum) pada tanggal 21 November," pungkasnya

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00