Keputusan Edy Rahmayadi Membuat Buruh Kecewa

Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi (Widya/RRI)

KBRN, Medan: Buruh Sumatera Utara (Sumut) yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPMI-KSPI) kecewa dengan kebijakan Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi.

Edy tidak menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumut pada tahun 2021, sesuai Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2021 pada Masa Pandemi Covid-19.

"Dari informasi yang kami peroleh, Gubernur Sumatera Utara sepakat tidak menaikkan UMP Sumut ini tahun 2021. Ini preseden buruk," tegas Ketua FSPMI Sumut, Willy Agus Utomo dalam aksi penyampaian pendapat di gedung DPRD Sumut, Kota Medan, Senin (2/11/2020).

Willy menuturkan, pihaknya kecewa dengan gubernur karena sebelumnya mengatakan akan berada paling depan untuk membela kepentingan rakyat Sumut.

"Gubernur mengatakan terdepan membela rakyat. Kalau ada kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, dia duluan katanya menghadap Presiden Jokowi. Tapi pada praktiknya, ada surat edaran langsung dilaksanakaan, bukan dipilah-pilah dulu," ucapnya berapi-api.

Menurut Willy, kebijakan gubernur tersebut akan semakin memperburuk kondisi buruh di Sumut.

Apalagi menurutnya, UMP Sumut cukup rendah atau berada di posisi lima besar terbawah dari 34 provinsi se-Indonesia.

"UMP Sumut itu lima besar terbawah di Indonesia yang paling murah. Ini dibuat tidak naik lagi. Sementara Gubernur Jatim, Jateng, Yogyakarta, DKI, mengabaikan SE menteri. Gubernur Sumut, (Surat Edaran) belum dibedah (dibahas bersama) sudah mengikuti," ujarnya.

Selanjutnya : Tanggapan Gubernur

Halaman 1 dari 2

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00