KSPSI Nilai Penetapan UMP Bengkulu Cacat Aturan

Aizan SH, MH

KBRN, Bengkulu : Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Bengkulu meminta klarifikasi terkait Upah Minimum Provinsi (UMP), yang penetapannya di duga tidak mengikuti mekanisme dan dinilai cacat secara aturan.

"Sejak awal UMP tahun 2021 yang ditetapkan itu, kita sebutkan undprosedural. Lantaran sama sekali penetapannya tidak pernah melalui rapat atau pembahasan bersama," ungkap Ketua KSPSI Provinsi Bengkulu, Aizan Dahlan dalam keterangannya. 

Menurutnya, ketika dipertanyakan kepada forum terkait prosedur penetapan UMP tahun 2021 yang nominalnya sama dengan UMP 2020, dalam artian tidak ada kenaikan, tidak satupun yang bisa menjawab. Baik itu dari Disnakertrans Provinsi, bahkan tenaga ahli, dan pihak terkait lainnya, sehingga pihaknya sangat menyayangkannya.

"Dengan ini, kita bakal segera menyurati Dewan Pengupahan Nasional dan juga Kemenaker. Mengingat dalam rapat terakhir kita di tingkat nasional beberapa waktu lalu, terkait UMP ini tergantung dengan masing-masing daerah yang berarti masih dimungkinkan untuk diusulkan naik," katanya, Sabtu (21/11/2020).

Sebagaimana diketahui, dari 3 usulan UMK tahun 2021, untuk rekomendasi UMK Bengkulu tetap sama dengan tahun 2020 yakni Rp 2.387.220, walaupun KSPI Kota Bengkulu mengusulkan naik sebesar 3 persen. 

Kemudian rekomendasi UMK Mukomuko tahun depan diusulkan naik menjadi Rp 2.500.000. Sedangkan UMK Bengkulu Tengah naik menjadi Rp 2.300.000.

Sementara ditambahkan, dalam rapat terkait penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi baru-baru ini juga pihaknya memilih Walk Out (WO).

Langkah itu dilakukan tidak lepas dari penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bengkulu yang dinilai unprosedural.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00