“Fully Funded” Pembayaran Pensiunan PNS

(Setkab.go.id)

KBRN, Jakarta: Berita di sejumlah media massa yang menyebutkan bahwa pensiun PNS nanti akan lebih besar dibandingkan jumlah angka pensiun yang diterima seperti sekarang ini, harusnya tidak disambut gembira dahulu. Sebab konkretisasi peraturannya belum jelas.

Menyimak penjelasan Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana dan Menteri Pemberdayaan dan Aparatur Negara Tjahjo Kumolo, kesannya memang menarik bahwa secara faktual ada ketimpangan jumlah angka pensiun PNS yang diterima bulanan dengan pendapatan yang selama ini diterima saat masih aktif bertugas sebagai PNS.

Hal ini juga sepertinya berlaku bagi para perwira tinggi di militer maupun kepolisian. Saat berdinas pendapatan mereka cukup besar, namun tatkala pensiun hanya memperoleh angka sekitar 75% dari gaji pokok.

Angka pensiun sekarang ini sebenarnya tidak kecil bila dibandingkan gaji atau upah kebanyakan pekerja di tanah air.

Sebagai contoh, para pensiunan yang pensiun tahun 2020 lalu setelah bekerja sekitar 30 tahun akan mendapatkan uang pensiun bulanan sekitar 4 jutaan rupiah. Mereka juga memperoleh tabungan uang di Taspen sekitar 70 juta rupiah saat memasuki pensiun.

Pada saat yang sama, para pekerja kelas blue collar akan mendapatkan UMP dengan angka sebesar itu saat masih aktif bekerja.

Dapat dibandingkan tentunya kebutuhan orang pensiun dengan orang masih aktif dengan pendapatan yang diterima tidak jauh berbeda.

Namun, tatkala dibandingkan dengan pendapatan PNS saat masih aktif dengan ketika memasuki masa pensiun, maka akan sangat timpang. Seorang PNS dengan jenjang jabatan pimpinan tingga pratama selain mendapatkan gaji, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan, juga dapat tunjangan makan, lalu ditambah lagi tunjangan kinerja atau tunkin.

Pada level grade 14 dan tingkat kinerja lembaga 60%, dalam satu bulan bisa mendapat sekitar 17 juta rupiah. Belum lagi bila ia menjadi KPA atau Kuasa Pengguna Anggaran, akan ada tambahan sekitar 3 juta rupiah. Jadi pendapatannya sudah 20 juta rupiah per bulan.

Lalu tatkala ia sering melaksanakan tugas luar kota hingga menjadi narasumber, maka pendapatannya total dapat menyentuh hingga 25 bahkan 30 juta rupiah per bulan.

Lalu, tatkala pensiun hanya menerima 75 persen dari gaji pokok, pasti akan sangat shock. Ini yang sering disebut post power syindrome. Pendapatan pensiun kecil dan fasilitas negara sudah tidak ada lagi.

Tentu hembusan angin segar peningkatan jumlah pendapatan bulanan saat pensiun akan sangat menggembirakan.

Tapi, jangan bahagia dulu. Sebab ternyata, konsep filosofinya fully funded adalah menanggung beban tabungan pensiun dari iuran potongan gaji serta pembayaran bagian pemerintah.

Persoalannya, apakah pembebanan bagi iuran gaji ini diambil dari pendapatan sekarang atau pemerintah menaikkan dahulu gaji dan tunjangan, lalu kelebihan pendapatan atas kenaikan itu akan digunakan untuk membayar iuran tabungan pensiun.

Jadi, para PNS harus bersabar dulu. Tunggu peraturan pemerintahnya. Selain itu, berita mengenai fully funded itu sesungguhnya bukan berarti PNS akan mendapat uang pensiun sekaligus saat pensiun seperti pegawai swasta, tetapi pemerintah akan mengurangi beban APBN untuk membayar pensiun tiap bulannya yang sangat memberatkan negara.

Ini yang harus dipahami oleh PNS.

Komentar ditulis oleh Editor Senior Pro3 RRI Widhie Kurniawan.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00