Wacana Amandemen UUD 1945

(Wikipedia)

KBRN, Jakarta: Dalam sejarah berdirinya Republik Indonesia, momen penting setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus adalah tanggal 18 Agustus. Hari ini 76 tahun lalu adalah tanggal ditetapkannya UUD 1945 sebagi konstitusi negara atau Grodwet oleh para the founding fathers Republik Indonesia.

Kendati sempat ditangguhkan karena adanya UU Republik Indoensia Serikat dan UUD Sementara 1950, kita perlu bersyukur dengan terbitnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali dan berlakunya UUD 1945. Seandainya tidak ada Dekrit Presiden, maka bisa jadi sampai saat ini Indonesia masih menggunakan sistem demokrasi parlementer dengan berbagai problematikannya.

Sepanjang berlakunya UUD 1945, sudah 4 kali diamandemen, pertama tahun 1999 dan terakhir tahun 2002. Salah satu poin penting dalam amandemen adalah meletakkan posisi MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara dan membatasi jabatan presiden maksimal 2 periode.

Sepanjang Orde Baru, masa jabatan presiden tidak dibatasi, sehingga Presiden Soeharto ketika itu menduduki kursinya selama sekitar 32 tahun hingga 1998. Sedangkan Presiden Soekarno, berdasarkan UUDS 1950 ditetapkan sebagai Presiden seumur hidup.

Dengan amandemen, kewenangan MPR juga tumpul, termasuk tidak adanya lagi kewenangan menetapkan GBHN. Padahal dalam era orde baru, GBHN menjadi landasan bagi pemerintah untuk melaksankan kerjanya selama lima tahun ke depan sejak ditetapkan.

Kini kita berada pada periode kenegaraan berdasar UUD 1945 hasil amandemen. Ketua MPR Bambang Soesatyo pada awal menjadi ketua MPR tahun 2019 menyebut tahun 2021 ini sebagai awal pembahasan amandemen UUD 1945 hasil amandemen. Salah satu poin yang akan dibahas terkait kewenangan MPR menetapkan kembali GBHN.

Menurut politisi PDI Perjuangan Eva Sundari, GBHN itu penting sebagai landasan eksekutif merancang pembangunan, sebab saat ini pembangunan hanya berdasar RPJP dan RPJM dan terkesan merepresentasikan personal Presiden semata. Wakil ketua MPR Syarif Hasan juga mendukung amandemen UUD 45 dan berjanji hanya membahas soal APBN, kendati belakangan wakil ketua umum Partai Demokrat Benny K Harman justru tidak setuju dilakukan amandemen saat ini.

Sejumlah pihak juga keberatan bila ada amandemen, karena sudah ada sinyalemen dari aktivis politik, M. Qodari utk memanfaatkan pembahasan amandemen bagi masa jabatan Presiden 3 periode. Kendati Presiden Joko Widodo sendiri berkali-kali menegaskan tidak menghendaki jabatan Presiden hingga tiga periode.

Karena itu, sebelum melakukan amandemen ke-5, ada baiknya dirumuskan dan dirancang secara masak agar tidak memunculkan kegaduhan.

Komentar ditulis Editor Senior Pro3 RRI Widhie Kurniawan.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00