Kemenkeu Minta DPR Setujui Pagu Indikatif 2022

Menkeu RI, Sri Mulyani, beserta jajarannya saat Rapat Kerja dengan Komisi XI di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (10/6/2021).(Youtube Komisi XI DPR RI).jpeg

KBRN, Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta kepada Komisi XI DPR RI sebagai mitra kerja untuk menyetujui usulan pagu indikatif 2022 sebesar Rp43,19 triliun.

Sekretaris Jenderal Kemenkeu Heru Pambudi mengatakan, jumlah tersebut sudah termasuk pagu untuk Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp9,56 triliun.

"Pagu indikatif Kemenkeu 2022 yang diusulkan sebesar Rp43.197.827.984.000. Demikian kami sampaikan, mohon berkenan pimpinan dan anggota dewan yang terhormat untuk dapat menyetujui usulan pagu indikatif Kemenkeu 2022," ungkalnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (10/6/2021).

Selain itu, lanjut Heru, sumber dana juga terdiri dari rupiah murni sebesar Rp33,62 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp7 miliar.

Jika tidak termasuk pagu untuk BLU, Heru menyebutkan, anggaran 2022 Kemenkeu sebesar Rp33,63 triliun atau meningkat dibanding 2021 di mana hanya Rp31,91 triliun setelah ada penghematan.

Di sisi lain, lanjut Heru, jika termasuk BLU, angka itu menurun dari 2021 ini yang jumlahnya sebesar Rp46,27 triliun.

Anggaran Kemenkeu sendiri rencananya akan digunakan untuk lima program. Pertama, untuk kebijakan fiskal yang dianggarkan sebesar Rp27,42 miliar.

Kedua, untuk pengelolaan penerimaan negara sebesar Rp3,21 triliun. Ketiga, untuk pengelolaan belanja negara sebesar Rp18,38 miliar.

Keempat, anggaran Rp144 miliar untuk pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara dan risiko. Kelima, untuk dukungan manajemen sebesar Rp39,79 triliun.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00