Pekerja Minta Dilibatkan dalam Tata Kelola Pelabuhan

DPP Beraudiensi dengan Pemerintah

KBRN, Jakarta: Pemerintah sedang  menyiapkan program Nasional Logistik Ekosistem (NLR) yang dikomandoi oleh Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi. Salah satu bidang yang inten dibahas adalah soal pelabuhan. Terkait bidang kepelabuhan ini, Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan sebagai pengelola tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan juga menjadi  perbincangan yang intens dibicarakan di beberapa rapat terkait NLR tersebut. 

Ketua DPP FSPTI-KSPSI, HM Nasir mengatakan, pembahasan terkait Koperasi TKBM Pelabuhan dalam pembahasan Nasional Logistik Ekosistem (NLR) ini  menjadi perhatian penting bagi Induk Koperasi TKBM Pelabuhan dan Serikat Pekerja FSPTI-KSPSI yang menaungi Tenaga Kerja  Bongkar Muat di Pelabuhan. Hal ini berdasarkan info yang didapat akan ada perubahan format pengelolaan tata kelola TKBM di pelabuhan.

"Kami sangat mendukung rencana pemerintah dalam melakukan perubahan untuk kemajuan pelabuhan. Apalagi terkait dengan rencana pemerintah untuk menata perkembangan dan kemajuan pelabuhan serta menekan biaya logistik secara nasional," ungkapnya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (22/9/2021).

HM Nasir, yang juga menjabat wakil ketua Inkop TKBM Pelabuhan, meminta pemerintah harus obyektif terkait dengan tata kelola pengelolaan TKBM di pelabuhan.

"Pemerintah dalam hal ini Pembina Koperasi TKBM di pelabuhan dalam hal ini Kementerian Perhubunhan, Kemenaker dan Kemenkop, tentunya harus objektif dalam memberikan informasi terkait dengan pelaksanaan operasional Koperasi TKBM pelabuhan sebagai pengelola TKBM di pelabuhan," jelasnya

Ia menegaskan, obyektivitas Tata Kelola Kepelabuhan sangat penting bagi Koperasi TKBM. 

"Hal ini penting agar eksistensi Koperasi TKBM di pelabuhan tidak dianggap sebagai institusi yang selalu diposisikan pada persoalan yang membuat biaya tinggi, dwilling time, dan bahkan rendahnya produktifitas bongkar muat di pelabuhan," tegasnya. 

Sehubungan dengan persoalan yang disampaikan tersebut, Pengurus Inkop TKBM Pelabuhan dan Pengurus DPP KSPSI FSPTI melakukan road show ke pembina Kementerian Perhubungan, Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Koperasi. 

Hal ini dibenarkan oleh Sekretaris Inkop TKBM Pelabuhan Agoes Budianto. Menurutnya pihaknya telah menerima berbagai masukan terkait tata kelola pelabuhan 

"Inkop TKBM Pelabuhan bersama FSPTI-KSPSI telah menyampaikan masukan-masukan terkait Koperasi TKBM dengan rencana pemerintan untuk Nasional Logistik Ekosistem, yang  Intinya meminta pemerintah tetap memperhatikan Koperasi sebagai pengelola TKBM di pelabuhan bagian dari implementasi perlindungan terhadap koperasi yang merupakan soko guru ekonomi bangsa tentunya kita percaya bahwa pemerintah hadir untuk melindungi koperasi dan ini telah dibuktikan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperssi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah," tandasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00