FOKUS: #PPKM MIKRO

Masalah Pinjol, Ini Kata Komisi XI

KBRN, Jakarta: Permasalahan Pinjol ilegal tidak hanya soal beban bunga yang tinggi, sampai saat ini pemerintah dan DPR tinggal merampungkan satu poin, yaitu tentang keberadaan lembaga yang memiliki otoritas dalam mengelola data pribadi.

Sehubungan dengan itu, Anggota  Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun menyebut itu adalah dua hal yang berbeda dan penyaluran KUR sudah dimanfaatkan secara maksimal. 

“Harus dibedakan antara data kemiskinan untuk upaya kredit konsumsi itu dua hal yang berbeda kalau usaha-usaha hari ini yang produktif pemerintah tentu  sangat jelas arah kebijakannya, apalagi untuk UMKM,” kata Misbakhun melalui pernyatan resmi saat ditemui RRI Jumat (22/10/2021).

“Untuk UMKM KUR nya dengan jumlah yang melebihi Rp 180 triliun bahkan sampai angka tertentu dan ini pastinya kegitan mendorong pelaku umkm yang melibatkan pelaku usaha kecil yang tinggi dalam rangkaa upaya  ini dibantu oleh pemerintah,” tambahnya. 

Dirinya menyebut Pinjol dianggap sebagai upaya konsumtif oleh masyarakat yang kemudaian  mereka menginginkan pembiayaan untuk kebutuhan lain. 

“Jadi berbeda mereka  yang telah pergi ke BPR tentu mereka mengajukan KUR tentu pasti ditanya usaha apa. Siapapun bisa mendapatkan itu asal menjadikan dengan  bukti usahanya kalau pinjol kan terjun bebas, asal kasih ktp dan syarat langsung,” paparnya. 

Menurut Misbakhun, afirmasi kebijakan bisa dilihat dari bantuan sosial terhadap masyarakat saat bantuan bangan tunai lain, kartu pra kerja, pelatihan pelatihan yang mau masuk dunia kerja serta  yang terkena PHK

“Kalau dikaitkan pinjol dengan pemberantasan kemuskinan itu jelas bedaz Jika ditarik ukuran kebijakan negara bisa dilihat secara langsung dan afirmasinya menjadi upaya yang signifikan melalui penelusuran yang bisa dilakukan secara langsung,” pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00