SWI: Investasi Aset Kripto, Teliti Sebelum Membeli

KBRN, Jakarta: Satgas Waspada Investasi (SWI) meminta masyarakat waspada terhadapj penawaran investasi aset kripto yang saat ini marak, agar tidak menjadi korban dan  mengalami kerugian.

"Masyarakat yang ingin membeli aset kripto harus memastikan pedagang aset kripto tersebut sudah  terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan,"  tegas Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing dalam pernyataan persnya, Jumat (3/12/2021).

Menurut Tongam, pihaknya telah menghentikan satu entitas yaitu PT Rechain Digital Indonesia yang melakukan perdagangan aset kripto Vidy Coin dan Vidyx tanpa izin. Selain itu SWI juga menghentikan lima kegiatan usaha yang diduga money game dan tiga kegiatan usaha robot trading tanpa izin.

“Hati-hati dengan penawaran investasi aset kripto dengan keuntungan tetap (fix) karena ditunggangi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Sebelum berinvestasi kripto, masyarakat harus melihat daftar pedagang kripto dan daftar aset kriptonya di Bappebti sebagai otoritas yang berwenang mengatur dan mengawasi kripto ini sesuai Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto,” papar Tongam.

Tongam juga menyatakan,  belakangan  marak penawaran investasi berbasis aplikasi yang harus diwaspadai karena pelakunya memanfaatkan ketidakpahaman masyarakat untuk menipu dengan cara iming-iming pemberian imbal hasil yang sangat tinggi dan tidak wajar, dimana masyarakat diminta lebih dahulu menempatkan atau menyetorkan dananya.

SWI mengimbau masyarakat, untuk memahami beberapa hal,  sebelum melakukan investasi;

1. Memastikan pihak yang menawarkan investasi tersebut memiliki perizinan dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.

2. Memastikan pihak yang menawarkan produk investasi, memiliki izin dalam menawarkan produk investasi atau tercatat sebagai mitra pemasar.

3. Memastikan jika terdapat pencantuman logo instansi atau lembaga pemerintah dalam media penawarannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain aset kripto, SWI juga terus melakukan pemantauan terhadap aktivitas pinjol, dan menemukan serta menutup 103 entitas pinjaman online ilegal yang beredar melalui aplikasi di HP dan di website.

“Mendukung upaya proses penegakan hukum yang dilakukan Kepolisian, kami terus melakukan pencegahan melalui patrol siber dan menutup entitas pinjol ilegal yang kembali kami temukan,” tukas Tongam.

Menurut Tongam, pemberantasan pinjol ilegal memerlukan kerjasama dari seluruh pihak, terutama masyarakat agar jangan mengakses pinjol ilegal yang bisa merugikan. Masyarakat yang membutuhkan dana untuk keperluan produktif diminta meminjam pada fintech lending yang terdaftar dan berizin di OJK.

SWI juga terus berupaya memberantas kegiatan pinjol ilegal dengan meningkatkan literasi masyarakat dengan menyebarkan konten-konten edukasi terhadap bahaya pinjol ilegal. 

Sejak tahun 2018 - November 2021 ini, Satgas sudah menutup sebanyak 3.734 pinjol ilegal. SWI mendorong penegakan hukum kepada para pelaku pinjaman online ilegal  dengan terus menerus melakukan pemblokiran situs dan aplikasi agar masyarakat tidak ada yang mengakses.

Bagi masyarakat yang ingin melihat Informasi mengenai daftar perusahaan yang tidak memiliki izin dari otoritas berwenang dapat diakses melalui Investor Alert Portal pada www.sikapiuangmu.ojk.go.id.

SWI kembali mengingatkan masyarakat, jika menemukan tawaran investasi yang mencurigakan, dapat mengkonsultasikan atau melaporkan kepada Layanan Konsumen OJK 157, email konsumen@ojk.go.id atau waspadainvestasi@ojk.go.id. 

Sedangkan untuk informasi mengenai aset kripto bisa dilihat di website https://www.bappebti.go.id/. Dan pengaduannya bisa mengakses https://pengaduan.bappebti.go.id. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar