Jokowi Ingatkan Sejumlah Ancaman Ekonomi Indonesia

Presiden Jok Widodo hadiri Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Tahun 2022 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (20/01/2022). Foto : Youtube Sekretariat Presiden

KBRN, Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan, tahun 2022 ini sebagai momentum pemulihan ekonomi. Namun demikian, masih ada sederet ancaman yang harus diwaspadai.

Salah satu masalah yang harus diwaspadai yaitu varian Covid-19 Omicron.

"(Tahun) 2022, akan jadi momentum. Ini akan jadi momentum. Penanganan pandemi sudah makin terkendali, meski hati-hati masih ada varian omicron yang harus diwaspadai," jelas Presiden Jokowi dalam acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Tahun 2022 secara virtual, Kamis (20/01/2022).

Selain itu, menurut Presiden Jokowi ada pula perubahan perekonomian global yang dapat menahan laju pemulihan perekonomian tanah air. Khususnya yang bersumber dari negara maju, seperti Amerika Serikat (AS), Eropa dan Jepang yang mulai mengubah haluan kebijakan.

"Selain itu ada kelangkaan pangan, kelangkaan energi, kelangkaan kontainer, kenaikan inflasi, kenaikan harga produsen, persoalan itu harus kita ikuti karena dampaknya ada pada negara kita," jelasnya

Masalah lainnya yaitu inflasi. Masalah yang tidak hanya terjadi pada negara maju, namun juga beberapa negara berkembang akibat peningkatan permintaan, rantai pasok hingga efek kelebihan likuiditas di perbankan, seperti yang dialami oleh Brasil, Meksiko, Afrika Selatan dan Rusia.

"Ini memicu peningkatan harga komoditas dunia dan timbulkan inflasi global yang makin tidak menentu," pungkas Presiden Jokowi. 

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso mengatakan, stabilitas sektor keuangan masih dapat terjaga hingga akhir 2021.

Sektor ekonomi dalam proses pemulihan didukung dengan semakin membaiknya penanganan Covid-19, ditandai dengan terus menurunnya kasus harian, meski ada tendensi kenaikan kasus Omicron.

Sesuai mandat Undang-Undang, OJK diberi mandat untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dengan kebijakan makro dan mikro. Sehingga, pihaknya selalu berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk mengatur, mengawasi, dan melindungi kepentingan konsumen sektor jasa keuangan.

"Berdasarkan mandat tersebut, stabilitas sistem keuangan terjaga. Perbankan pada akhir 2021, kredit sudah bertumbuh 5,2% (yoy) dengan NPL (non performing loan) yang terkendali pada level 3%," papar Wimboh.

Adapun Rasio Kredit Bermasalah (NPL) gross perbankan mengalami perbaikan dibandingkan dengan posisi tahun 2020 yang sebesar 3,06%. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar