FOKUS: #PPKM

Wamenkeu Ingatkan Wajib Pajak Harta Belum Terlapor

Wakil Menteri Keuangan RI, Suahasil Nazara, mengimbau para wajib pajak untuk memanfaatkan Program Pengungkapkan Sukarela (PPS) selama 6 bulan ke depan, jangan sampai setelah PPS berakhir, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih menemukan harta yang belum dilaporkan kewajiban pajaknya. Karena saat ini, menurutnya, DJP sudah memiliki sistem pertukaran informasi yang dapat melacak di mana harta wajib pajak disimpan. (Foto: Dok. Antara)

KBRN, Jakarta: Wakil Menteri Keuangan RI, Suahasil Nazara, mengimbau para wajib pajak untuk memanfaatkan Program Pengungkapkan Sukarela (PPS) selama 6 bulan ke depan, jangan sampai setelah PPS berakhir, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih menemukan harta yang belum dilaporkan kewajiban pajaknya.

Karena saat ini, menurutnya, DJP sudah memiliki sistem pertukaran informasi yang dapat melacak di mana harta wajib pajak disimpan.

Wakil Menteri Keuangan RI, Suahasil Nazara

“Memangnya DJP pinter amat, bisa menemukan. Bisa. Kenapa? Karena DJP sudah memiliki Automatic Exchange of Information. Suatu hari terima surat dari DJP, ada harta yang belum dilaporkan, itu yang jangan sampai terjadi. Karena itu saya mengimbau wajib pajak untuk memanfaatkan Program Pengungkapan Sukarela ini,” ujar Suahasil saat sosialisasi  Undang-Undang nomor 7 Tahun 2021  tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP di Malang, Jawa Timur, yang digelar secara hybrid dan dikutip RRI.co.id, Jumat (15/1/2022).

Kemampuan DJP untuk mengetahui harta wajib pajak, juga ditegaskan oleh Dirjen Pajak Suryo Utomo. 

Menurutnya, DJP bahkan bisa mengetahui harta wajib pajak yang ada di luar negeri.

“Sejak tahun 2018, Alhamdulillah saya sudah dikirimi laporan yang kadang-kadang orang tidak ingat punya rekening, tiba-tiba saya surati. Karena sejak 2018 kami sudah bisa mendapatkan informasi tidak hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia,” ucap Suryo.

Program Pengungkapan Sukarela atau (PPS) merupakan kesempatan yang diberikan pemerintah bagi para wajib pajak untuk secara sukarela melaporkan dan mengungkapkan kewajiban pajaknya yang belum dipenuhi.  

Program Pengungkapan Sukarela ini  berlangsung selama 6 bulan,  mulai 1 Januari hingga 30 Juni 2022, dan merupakan implementasi dari Undang-Undang nomor 7 Tahun 2021  tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Untuk mengingatkan wajib pajak agar memanfaatkan Program Pengungkapan Sukarela ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara aktif mengirimkan surat elektronik kepada para wajib pajak.

Sejauh ini antusiasme wajib pajak mengikuti Program Pengungkapan Sukarela cukup tinggi.

Berdasarkan data DJP, sampai hari ini sudah 6.443 wajib pajak yang mengikuti Program Pengungkapan Sukarela, harta yang dideklarasikan jumlahnya sudah mencapai 4,7 triliun, dan pajak penghasilan yang berhasil dikumpulkan mencapai lebih dari setengah triliun.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar