BPK Minta Pemerintah Selesaikan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan 

Ketua BPK Isma Yatun dalam pidatonya pada penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021, di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (23/6/2022). (Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden)

KBRN, Jakarta: Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) mendorong pemerintah menyelesaikan rekomendasi hasil pemeriksaan, khususnya rekomendasi terkait hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL), dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).

"Sejak tahun 2005 hingga tahun 2021, BPK telah menyampaikan 19.802 temuan pemeriksaan LKPPP,  LKKL, dan LKBUN dengan 42.553 rekomendasi kepada entitas yang diperiksa," kata Ketua BPK Isma Yatun dalam penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2021, di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (23/6/2022).

"Hasil pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi tersebut menunjukkan bahwa 75 persen telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi, 19 persen telah ditindaklanjuti namun belum sesuai dengan rekomendasi, 5 persen belum ditindaklanjuti, dan 1 persen tidak dapat ditindaklanjuti," tambahnya.

Menurut Isma, pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan basis untuk meningkatkan performa Pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif dan inklusif, guna mewujudkan kesejahteraan bangsa.

"Untuk itu, kami mengharapkan bapak Presiden dapat terus mendorong seluruh menteri dan pimpinan lembaga agar segera menindaklanjuti rekomendasi BPK," lanjutnya.

Sebelumnya, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP Tahun 2021 dalam semua hal material, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. 

Isma menjelaskan, opini WTP atas LKPP Tahun 2021 tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPP, LKKL, dan LKBUN Tahun 2021. 

“Opini WTP atas LKPP tahun 2021 tersebut didasarkan pada opini WTP atas 83 laporan keuangan Kementerian Negara, Lembaga, dan satu laporan keuangan Bendahara Umum Negara tahun 2021 yang berpengaruh signifikan terhadap LKPP tahun 2021,” ungkap Isma.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar