BPK Minta Pemerintah Perbaiki Temuan LKPP 2021

Ketua BPK Isma Yatun (kanan) saat berpidatonya di penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2021, di depan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma

KBRN, Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta pemerintah untuk memperbaiki temuan kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan perundang-undangan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2021.

Ketua BPK Isma Yatun mengakui,  temuan kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak berdampak material terhadap kewajaran penyajian LKPP tahun 2021. 

"Namun tetap perlu ditindaklanjuti pemerintah guna perbaikan pengelolaan APBN," kata Isma dalam penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2021, di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (23/6/2022).

Adapun sejumlah temuan itu adalah, pertama pengelolaan insentif dan fasilitas perpajakan tahun 2021 sebesar Rp15.31 triliun belum sepenuhnya memadai. 

"Atas permasalahan ini BPK merekomendasikan pemerintah antara lain agar menguji kembali kebenaran pengajuan insentif dan fasilitas perpajakan yang telah dilakukan wajib pajak dan disetujui serta menagih kekurangan pembayaran pajak beserta sangsinya untuk pemberian insentif dan fasilitas yang tidak sesuai," ujarnya.

Kedua, tambahnya, piutang pajak macet sebesar Rp20.84 triliun belum dilakukan tindakan penagihan yang memadai.

"Atas permasalahan ini BPK merekomendasikan pemerintah antara lain agar melakukan inventarisasi atas piutang macet yang belum daluwarsa penagihan per 30 Juni 2002 dan melakukan tindakan penagihan aktif sesuai ketentuan," sebutnya.

Ketiga, lanjutnya, sisa dana investasi pemerintah. Dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional tahun 2020 dan 2031 kepada PT Garuda Indonesia sebesar Rp7.5 triliun tidak dapat disalurkan, dan kepada PT Krakatau Steel sebesar Rp800 miliar berpotensi tidak dapat tersalurkan. 

"Atas permasalahan ini BPK merekomendasikan pemerintah antara lain agar melakukan pengembalian sisa dana investasi pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional kepada PT Garuda Indonesia sebesar Rp7.5 triliun rekening kas Umum Negara," urainya.

Keempat, imbuhnya, perlakuan dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP sebagai investasi jangka panjang non permanen lainnya pada LKPP tahun 2021, belum didukung keselarasan regulasi, kejelasan skema pengelolaan dana, dan penyajian dalam laporan keuangan BP-Tapera (Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat). 

"Atas permasalahan ini BPK merekomendasikan pemerintah antara lain agar menetapkan kebijakan akuntansi penyajian investasi jangka panjang non permanen lainnya terkait pengelolaan dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan pada BP-Tapera sebagai badan hukum lainnya yang ditunjuk sebagai operator investasi pemerintah atau OIP," ungkapnya.

Kelima, sambungnya, penganggaran pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja non program Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPN) pada 80 kementerian/lembaga minimal sebesar Rp12.52 triliun belum sepenuhnya sesuai ketentuan. 

"Atas permasalahan ini BPK merekomendasikan pemerintah antara lain agar memperbaiki mekanisme penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja untuk memitigasi resiko ketidakpatuhan dalam proses ketidakcapaian output dan ketidaktepatan sasaran dalam pelaksanaan belanja," lanjutnya.

Keenam, sisa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler tahun 2020 dan 2021 minimal sebesar Rp1.25 triliun belum dapat disajikan sebagai piutang transfer ke daerah (TKD). 

"Atas permasalahan ini BPK merekomendasikan pemerintah antara lain agar melakukan inventarisasi dan rekonsiliasi atas sisa dana BOS reguler tahun 2020 dan 2021," beber Isma.

Terakhir, kewajiban jangka panjang atas program pensiun yang telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. 

Atas permasalahan ini BPK merekomendasikan pemerintah, untuk memerintahkan tim task force dukungan percepatan penyelesaian Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) mengenai imbalan kerja. 

Termasuk pengaturan masa transisi selama proses perubahan peraturan perundang-undangan terkait pensiun.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar