RAPBN 2023 Dirancang Fleksibel Redam Guncangan Ekonomi Global

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan keterangan pers usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (8/8/2022). (Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden)

KBRN, Jakarta: Rancangan APBN tahun 2023 akan dirancang mampu menjaga fleksibilitas dalam mengelola gejolak perekonomian dan ketidakpastian global.  Di sisi lain, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dijaga supaya tetap kredibel dan sehat.

"APBN 2023 harus didesain untuk bisa mampu tetap menjaga fleksibilitas dalam mengelola gejolak yang terjadi. Ini kita sering menyebutnya sebagai shock absorber," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani selepas mengikuti Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin oleh Presiden Jokowi, di Istana Negara, Senin (8/8/2022).

"Namun, di sisi lain Bapak Presiden juga meminta agar APBN tetap dijaga supaya tetap kredibel dan sustainable atau sehat, sehingga ini adalah kombinasi yang harus dijaga," kata Sri Mulyani, melanjutkan.

Menkeu menjelaskan, tahun 2022 dunia diproyeksikan akan mengalami perlemahan pertumbuhan ekonomi, sementara inflasinya meningkat tinggi.

Oleh karena itu, Dana Moneter Internasional (IMF) menurunkan proyeksi ekonomi global dari 3,6 persen menjadi 3,2 persen untuk tahun ini. Dan 3,6 persen menjadi 2,9 persen untuk tahun 2023.

"Ini artinya bahwa lingkungan global kita akan menjadi melemah, sementara tekanan inflasi justru meningkat. Menurut IMF tahun ini inflasi akan naik ke 6,6 persen dari sisi di negara maju," ujarnya. "Sementara inflasi di negara-negara berkembang akan pada level 9,5 persen, ini juga naik sekitar 0,8 (persen). "

Lebih lanjut, Sri menyebutkan dengan adanya kenaikan inflasi yang sangat tinggi di negara maju, akan terjadi reaksi dari sisi kebijakan moneter dan likuiditas yang diperketat.

Sehingga memacu apa yang disebut capital outflow dan volatilitas di sektor keuangan. 

Untuk itu, Menkeu bersama-sama dengan Gubernur Bank Indonesia akan terus menentukan kebijakan fiskal dan moneter yang fleksibel. Namun pada saat yang sama juga efektif dan kredibel.

Menurut Menkeu, perekonomian Indonesia sendiri pada tahun 2022 tumbuh sangat baik. Hal itu terlihat dari pertumbuhan ekonomi kuartal II tahun 2022 yang mencapai 5,44 persen. 

Angka tersebut berada di atas perkiraan optimistis pemerintah yang mematok pertumbuhan ekonomi kuartal II sebesar 5,2 persen. 

Menkeu pun mendorong agar pertumbuhan ekonomi tersebut dapat terus dijaga, terutama berkaitan dengan faktor-faktor di sisi domestik. 

"Bapak Presiden minta untuk tahun 2022 ini seluruh kementerian/lembaga fokus merealisasi belanja pemerintah. Dan terutama dipakai untuk membeli produk-produk yang memiliki kandungan lokal tinggi. Dalam hal ini produk dalam negeri Bangga Buatan Indonesia," katanya, melanjutkan. "Ini semuanya akan bisa mendukung pemulihan ekonomi yang makin kuat di kuartal ketiga dan kuartal keempat pada saat lingkungan global sedang mengalami kecenderungan gejolak".

Dari sisi belanja negara, Menkeu menyebut, pihaknya akan tetap mendukung berbagai program prioritas nasional. 

Seperti pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai prioritas utama. Lalu pembangunan infrastruktur termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN) di dalamnya, serta penyelenggaraan Pemilu 2024. 

"Kita akan menggunakan instrumen belanja pusat dan daerah untuk bisa mendukung berbagai program-program prioritas nasional. Dan juga dari sisi pembiayaan seperti akumulasi dari Dana Abadi Pendidikan yang akan terus dikelola sebagai juga warisan untuk generasi yang akan datang. Maupun sebagai mekanisme untuk shock absorber," ujarnya.

Dari sisi pendapatan, penerimaan pajak pemerintah dari komoditas yang sangat tinggi pada tahun ini mungkin tidak akan terulang pada tahun depan. Pemerintah memproyeksikan Rp 279 triliun penerimaan pajak yang berasal dari komoditas. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar