Pemerintah Cabut Jutaan Hektare Usaha Pertambangan di Indonesia

Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia (tengah) dan Wamen Hukum dan HAM Edward Omar (kiri) saat konfrensi pers pencabutan Izin usaha pertambangan di kantor Kemeninves, Jumat (12/8/2022). Foto: Ryan Suryadi/RRI

KBRN, Jakarta: Menteri Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut, dari total 2.097 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang akan dicabut. Semua itu karena tidak mengantongi izin pertambangan.

Bahlil menyampaikan bahwa dari 733 pelaku usaha yang menyatakan keberatan atas pencabutan IUP, 196 IUP sudah dievaluasi. Serta ditemukan 75 IUP memenuhi syarat perizinan sehingga akan dikembalikan izin usahanya. 

“Kalau dalam pencabutan ini, kemudian saat verifikasi ditemukan bahwa izin-izin tersebut berjalan pemerintah akan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Proses pemulihan ini akan berlangsung bertahap,” kata Bahlil kepada wartawan di kantornya, Jumat (12/8/2022).

Bahlil mengatakan, bahwa proses pemulihan izin tersebut akan berlangsung bertahap. Dan akan diberikan waktu sampai September 2022.

"Pelaku usaha harus menyelesaikan proses administrasi dengan baik dan benar. Kedua, proses faktual yang merujuk pada Undang-Undang dan peraturan yang ada," ucap Bahlil.

Sementara itu, Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar mengatakan, langkah pencabutan izin tersebut dilakukan dalam rangka penataan lahan. Bukan dimaksudkan untuk memperlihatkan kesewenang-wenangan pemerintah. 

“Secara kepastian hukum, ia memiliki IUP. Tetapi ketika IUP itu ditelantarkan atau tidak digunakan, maka itu dicabut atas nama kemanfaatan dan keadilan," ujar Edward.

Selanjutnya, lahan dari izin usaha yang telah dicabut sepenuhnya akan dikembalikan kepada negara. Negara akan melakukan distribusi lahan berdasarkan skala prioritas dan keseriusan. 

Di sisi lain, izin yang dipulihkan akan diberikan Surat Keputusan (SK) Pemulihan. Diharapkan dengan adanya penetapan pencabutan IUP ini, pelaku usaha dapat lebih menaati aturan pemerintah.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar