Tax Amnesty Jilid 2 Dinilai Tepat di Era Pandemi

KBRN, Jakarta: Penerapan Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak di Indonesia telah berhasil menambah penghasilan negara melalui Pajak mencapai mencapai Rp107 triliun. Untuk mencapai target Proyeksi Ekonomi Indonesia di 2021 menuju angka 4.8%, menurut Ketua DPP MIO Hadi Purwanto, Tax Amnesty menjadi solusi realistis untuk merealisasikanya.  

Ia berpandangan, dana Tax Amnesty bisa di gunakan untuk membantu masyarakat terdampak Covid-19  dan membantu Usaha Kecil dan Menengah (UKM). 

"Dana yang masuk dapat digunakan untuk pembinaan prakerja, program bantuan sosial dan lain-lain. Yang jelas bisa meringankan beban negara dalam masa pendemi," ujarnya di Jakarta, Senin (8/3/2021). 

Pria yang juga menjabat sebagai Deputi Advokasi DPP LIRA ini menyampaikan, terlepas dari pro-kontra yang ada, Tax Amnesty terbukti lebih ampuh dalam menambah pendapatan negara dari sisi hukum legal. 

"Dengan Pengampunan Pajak, mereka yang masih menutupi pelaporan kekayaanya bisa merasa lega, tidak terkena hukuman selama harta tidak berasal dari narkoba atau barang berbahaya," ungkapnya. 

Ia menambahkan, sudah banyak negara yang membuktikan keberhasilan Tax Amnesty

"India, Afrika Selatan, Turki, bahkan Amerika Serikat telah sukses melaksanakan Tax Amnesty dan terbukti meningkatkan pendapatan pajak negaranya secara signifikan," ucap Hadi.   

Ia pun menyatakan bahwa bukan tidak mungkin Indonesia melakukan lebih dari sekali Tax Amnesty, bahkan menjadi momentum rutin. 

"Ya, contoh nyata dalam spesifik pengampunan pajak, seperti penghapusan denda Pajak Kendaraan Bermotor, Penghapusan Bea Balik Nama dan Mutasi kan bisa tiap tahun. Awalnya hanya sekali, kemudian jadi rutin karena terbukti mampu mengurangi jumlah kendaraan bodong," jelasnya. 

Begitu pun Tax Amnesty, menurut Hadi, tidak masalah dilaksanakan berulang kali, tentunya dengan melihat momen yang tepat, tidak harus tiap tahun. 

"Karena di masa pandemi, ini momen paling tepat, negara-negara yang disebutkan sebelumnya, Afrika Selatan sudah pernah 3 kali, India  sudah 12 kali, bahkan Turki 29 kali! Amerika sudah pernah 18 kali Tax Amnesty, yang akhirnya melahirkan regulasi FACTA yg membuat wajib pajak tidak lagi menghindar dari Kewajiban Pajak," jelasnya. 

Hadi berpendapat, karena Tax Amnesty di Masa Pandemi ini harapanya adalah bangkit dan maju bersama rakyat, maka sebaiknya pemerintah dapat memberi regulasi dengan stimulus yang lebih menggiurkan. 

"Saya rasa tidak masalah di tahun ini pemerintah memberi kebijaksanaan sampai setengah dari regulasi Tax Amnesty 2017, misal UMKM yang dibawah 10M dulu amnestinya 0.5%, sekarang jadi 0.25%, pasti ramai yang ikut lapor pajak," yakinnya. 

Terakhir, tokoh masyarakat Tuban ini menguatkan pandanganya, daripada makin banyak yang mangkir pajak, lebih baik gunakan momen ini untuk melakukan pengampunan.

"Sekali ini lagi dilaksanakan, akan kelihatan berapa-berapa harta yang muncul dari mereka yang dulu bersembunyi. Ke depannya setelah diampuni, mereka akan lebih merasa lega membayar kewajiban nasionalismenya sebagai warga negara lewat pajak, karena mereka tidak lagi menumpuk banyak hutang tanggungan pajaknya," tutup Hadi.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00