UMK Naik, Industri Padat Karya Angkat Kaki

Pengamat Ekonomi Universitas Pasundan Bandung Acuviarta Kartabi (Dok. Istimewa)

KBRN, Bandung: Pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan (Unpas) Bandung, Acuviarta Kartabi, menyayangkan masuknya kepentingan politik ke dalam ekonomi yang menyebabkan terjadinya kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) untuk tahun 2021 mendatang.

Padahal sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, telah menginstruksikan untuk tidak menaikkan UMK mengingat situasi yang tidak menentu akibat pandemi.

Acuviarta mengungkapkan, dari 27 Kabupaten/Kota, 17 daerah di antaranya melakukan kenaikan UMK dengan besaran yang bervariasi, meskipun terlihat tidak terlalu besar, namun hal itu dapat mengakibatkan industri Padat Karya angkat kaki dari Jawa Barat.

Karena dengan kenaikan UMK tersebut, sangat memberatkan pengusaha khususnya bagi Industri Padat Karya, yang membutuhkan banyak serapan pekerja, untuk kembali beroperasi.

"Sangat disayangkan dari 27 Kabupaten/Kota, 17 di antaranya melakukan kenaikan UMK, memang tidak besar dan relatif masuk akal jika di kondisi normal. Tetapi saat ini situasinya berbeda, dan pasti memberatkan pengusaha," ungkapnya di Bandung, Selasa (24/11/2020).

Ia juga menerangkan jika kenaikan seperti ini tidak dikontrol, perginya investor usaha dari Jawa Barat tidak bisa dihindari mengingat upah di Jawa Barat menjadi daerah dengan upah yang cukup tinggi.

"Kalau dibiarkan terus, dampaknya investor bisa lari dari daerah itu. Masih mending kalau bergesernya masih di daerah Jabar, kalau keluar? Pasti sangat merugikan terlebih 80 persen perekonomian Jabar bersumber dari sektor industri," terangnya.

"Kalau saya lebih berharap buruh bisa bersabar dulu untuk masalah kenaikan upah ini, karena dampaknya akan sangat buruk jika dipaksakan," lanjutnya.

Lebih jauh lagi menurutnya, seperti Kabupaten Karawang yang pada tahun ini UMK di sana mencapai Rp4.594.324 rupiah, dan masih naik untuk tahun 2021 menjadi Rp4.798.312, jelas sangat membebani Industri Padat Karya.

"Kita ambil contoh di Karawang saja. UMK tahun ini sudah terbesar se- Indonesia, bahkan melampaui DKI Jakarta, dan masih naik di tahun depan. Apa ini gak bikin usaha kalang kabut? Ssudah biaya produksi mahal, upah tinggi, bahkan sangat jomplang kalau dibandingkan daerah selatan Jabar, ini pasti jadi masalah," katanya.

"Saya berharap, pemerintah bisa melihat permasalahan ini, karena dampak yang ditimbulkan tidak hanya untuk pendapatan Jabar saja, melainkan akan berimplikasi terhadap kesejahteraan masyarakat akibat tingginya upah yang harus dikeluarkan pengusaha," tutupnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00