FOKUS: #VAKSIN COVID-19

BPKP Kawal Akuntabilitas Vaksin Covid-19

KBRN, Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kawal akuntabilitas pelaksanaan vaksinasi. 

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, pelaksanaan program vaksinasi memiliki tantangan di antaranya, akses dan kapasitas fasilitas kesehatan, proses pendataan dan validitas data, kapasitas distribusi dan penyimpanan, kesiapan anggaran dan fasilitas pendukung, serta risiko kecurangan.

“Ketersediaan anggaran dapat diibaratkan sebagai darah, jika tubuh kehabisan darah, maka seluruh aktivitas organ lain sudah pasti akan terganggu," kata Ateh saat membuka Rapat Koordinasi Teknis Pengawasan Akuntabilitas Pelaksanaan Vaksinasi di Jakarta, Senin (25/1/2021).

Ateh mengungkapkan, pengawasan pelaksanaan vaksinasi mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 dimana BPKP ditugaskan untuk mengkoordinasikan Pengawasan Barang Jasa (PBJ) vaksin Covid 19 dan pelaksanaan vaksinasi Covid 19 dengan melibatkan APIP Kementerian, Lembaga dan Daerah.

Oleh karena itu, sasaran pengawasan, kata Ateh, utamanya memastikan lima tepat (sasaran, jumlah, waktu, kualitas dan administrasi) dan efisiensi, efektifitas pelaksanaan vaksin serta kecukupan pengendalian fraud.

“Titik kritisnya adalah proses distribusi dan penyimpanan vaksin, karena sekali vaksin rusak, maka pelaksanaan vaksinasi tidak akan efektif," lanjut Ateh.Sejalan dengan itu, Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan, Murti Utami menginformasikan kebutuhan vaksin untuk 181,5 juta Jiwa, dimana tahap 1 (Januari sampai April), dialokasikan untuk 1,4 juta petugas Kesehatan, 17,4 juta petugas publik, dan 21,5 juta Lansia. Kemudian, tahap 2 (April -Mei) untuk 63,8 Juta masyarakat rentan, dan 77,2 juta masyarakat lainnya.

"Pemberian vaksin akan diberikan secara gratis, dan vaksinasi ini bukanlah ending dari upaya melawan Covid-19, sehingga protokol Kesehatan dan meningkatkan imun tubuh tetap harus kita jaga," pungkas Murti.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00