Swasembada Pepesan Kosong

Foto: ist

KBRN, Jakarta: Anggota Komisi VI DPR RI Daeng Muhammad menilai, pemerintah menjanjikan swasembada pangan dan keberpihakan kepada petani, namun tanpa diimbangi dengan jenis sistem yang baik dan strategi yang benar, hingga tak adanya keberpihakan anggaran. 

Menurutnya semua itu tidak akan berjalan dengan baik alias pepesan kosong. Bahkan Kartu Tani yang dicanangkan pemerintah melalui Kementerian Pertanian dan bekerjasama dengan PT Bank BRI (Persero) Tbk guna petani mendapatkan pupuk bersubsidi belum berjalan dengan maksimal.

"Contohnya ditargetkan (ketersediaan) pupuk sekian juta ton, ternyata kenyataan hanya ada setengah dari yang ditargetkan. Menurut saya, kalau seperti ini keadaannya buat apa ada Kartu Tani kalau pupuk yang diharapkan petani tidak ada. Ini menjadi persoalan," kata Daeng, Rabu (27/1/2021).

"Dalam hal ini Pemerintah harus hadir dalam menangani persoalan ini bila ingin sungguh-sungguh berpihak pada petani," tambahnya.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini pun mendesak, harus ada pendataan ulang siapa saja yang wajib memiliki kartu tani tersebut, dan berapa banyak kebutuhan pupuk subsidi. 

Diharapkan, ujarnya, dengan adanya data yang baru program Kartu Tani ini bisa berjalan dengan baik yakni mensejahterakan petani dan tepat sasaran.

"Pemerintah juga harus hadir untuk mendata ulang luas lahan pertanian yang produktif di tiap desa, guna melihat kebutuhan pupuknya," jelasnya.

"Jadi kalau pemerintah berpihak, artinya tidak hanya di mulut saja. Ada niat baik yang dilakukan, ada eksekusi dengan mendata ulang para petani yang seharusnya mendapatkan pupuk bersubsidi," tegasnya.

Dengan demikian, terang Daeng, apabila pemerintah sudah melakukan pendataan ulang petani, ketika pupuk bersubsidi itu tersedia bisa langsung disalurkan kepada petani yang memiliki lahan.

"Saya rasa dengan sistem yang seperti itu pemerintah akan tepat sasaran dalam menjalankan program Kartu Tani. Sehingga riskan terjadi penyelewengan, karena niat pemerintah kan sudah baik memberikan subsidi," tuturnya.

"Jangan sampai yang menikmati bukan petani yang benar menggarap lahan, itu yang tidak kita inginkan. Karena banyak yang terjadi di lapangan, orang punya Kartu Tani tapi tidak punya lahan, sehingga Kartu Tani itu dipakai untuk menebus urea bersubsidi, kemudian urea itu dijual kepada petani yang memiliki lahan," pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00