Joko Anwar: Industri Film Banyak Alami Kerugian

Joko Anwar (foto:istimewa)

KBRN, Jakarta: Sutradara Indonesia, Joko Anwar mengatakan industri perfilman selama pandemi covid-19 telah banyak mengalami kerugian.

"Kalau kita lihat bioskop mengalami penurunan hingga 97 persen, kita industri perfilman sekitar 90 persen dan jika di rupiahkan mencapai 27 Triliun, jadi kerugian secara keseluruhan pemasukan pajak juga cukup besar," kata Joko Anwar melalui wawancara Pro3, RRI Sabtu (6/3/2021).

Ia juga mengungkapkan banyak perbedaan yang jauh signifikan dari tahun-tahun sebelumnya terkait produksi film. Ditambah lagi dengan semua stigma negatif yang membuat bioskop akhirnya dijauhkan oleh masyarakat. 

"Di tahun 2020 kita hanya merilis 25 judul film sepanjang tahun itu, dan itu pemasukkannya sangat menyedihkan, di tahun lalu itu 1 film hanya ditonton  oleh 15 ribu penonton dan itu jauh sangat perbedaannnya," ungkapnya. 

"Dan terlihat sekali kerugian kita di masa pandemi ini, dan ini disebabkan karena adanya stigma negatif terhadap penonton di Bioskop," jelas Joko. 

Maka dari itu, ia dan insan pekerja film lainnya meminta kepada pemerintah pusat untuk berkordinasi dengan pemerintah daerah agar menciptakan sebuah gerakan dengan para pekerja film guna menghilangkan stigma negatif menonton film di Bioskop.

"Yang kedua kita membutuhkan langkah nyata untuk menuntaskan pembajakkan film Indoneisa termasuk situs-situs ilegal, tentunya juga bersama dengan pemerintah dan juga pekerja film," katanya.

Karena menurut Joko, kerugian akibat pembajakan film menurut data 2017 telah mencapai triliunan rupiah. Hal ini tentu menjadi bisnis ilegal yang sangat besar dan musti dituntaskan secara bersama. 

Diketahui, saat ini sedang viral mengenai para musisi, seniman, dan pelaku industri kreatif kompak mengunggah surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo pada hari Rabu, 3 Februari 2021.

Surat terbuka ini juga diserahkan kepada sejumlah pihak pemangku kepentingan. Di antaranya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Sandiaga Uno, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, dan Ketua Satgas Covid-19 Nasional Doni Monardo.

Hal tersebut mereka lakukan untuk memberikan kelonggaran kembali agar bisa mengadakan pertunjukan atau acara secara offline (luring) dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan Covid-19. (MDS)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00