NU Minta Kamus Sejarah Indonesia Jilid-I Ditarik

Foto: KH Hasyim Asyari (Istimewa)

KBRN, Jakarta: Ketua Umum NU CIRCLE (Masyarakat Profesional Santri), R. Gatot Prio Utomo protes keras atas tindakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) yang menghilangkan tokoh pendiri Nahdlatul Ulama Hadratus Syech Hasyim Asy'ari dalam Kamus Sejarah Indonesia Jilid I yang diterbitkan Kemdikbud.

Atas kejadiaan ini, Nadiem Makarim diminta bertanggung jawab atas penghilangan jejak sejarah tersebut.

"Kami tersinggung dan kecewa atas terbitnya Kamus Sejarah Indonesia ini. Kamus itu memuat foto Hadratus Syech Hasyim Asy'ari tetapi tidak ada ‘entry’ nama beliau sehingga berpretensi menghilangkan nama dan rekam jejak sejarah ketokohanya. Kami meminta kamus itu direvisi dan ditarik dari peredaran," ujar Gatot dalam siaran persnya, dikutip Selasa (20/4/2021). 

Sementara, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merespon beredarnya protes dari sejumlah kalangan yang menuding Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menghilangkan jejak tokoh pendiri Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam Kamus Sejarah Indonesia Jilid I.

“Kemendikbud selalu berefleksi pada sejarah bangsa dan tokoh-tokoh yang ikut membangun Indonesia, termasuk Hadratus Syech Hasyim Asy’ari dalam mengambil kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan," kata  Direktur Jenderal (Dirjen) Kebudayaan Kemdikbud Hilmar Farid dalam keterangan pers, Senin (19/4/2021).

Hilmar menjelaskan, museum Islam Indonesia Hasyim Asy'ari di Jombang didirikan oleh Kemendikbud. Bahkan, dalam rangka 109 tahun Kebangkitan Nasional, Kemendikbud menerbitkan buku KH. Hasyim Asy’ari: Pengabdian Seorang Kyai Untuk Negeri. 

Dijelaskannya, Buku Kamus Sejarah Indonesia Jilid I tidak pernah diterbitkan secara resmi. Dokumen tidak resmi yang sengaja diedarkan di masyarakat oleh kalangan tertentu merupakan salinan lunak (softcopy) naskah yang masih perlu penyempurnaan. 

"Naskah tersebut tidak pernah kami cetak dan edarkan kepada masyarakat,” katanya.

Lebih penting lagi, lanjut Hilmar, naskah buku tersebut disusun pada 2017, sebelum periode kepemimpinan Mendikbud Nadiem Anwar Makarim. 

Selama periode kepemimpinan Mendikbud Nadiem Anwar Makarim, kegiatan penyempurnaan belum dilakukan dan belum ada rencana penerbitan naskah tersebut.

Menurutnya, keterlibatan publik menjadi faktor penting yang akan selalu dijaga oleh segenap unsur di lingkungan Kemendikbud. 

"Saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa tidak mungkin Kemendikbud mengesampingkan sejarah bangsa ini, apalagi para tokoh dan para penerusnya,” kata Hilmar.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00