Begini Cara Laporkan LHKPN PNS di Situs-KPK

Ilustrasi (foto: istimewa)

KBRN, Jakarta: Pegawai negeri sipil (PNS) saat ini diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaan yang dimiliki kepada pejabat yang berwenang.

Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berlaku mulai 31 Agustus 2021 lalu.

Nantinya, pelaporan harta kekayaan PNS tersebut bisa diakses melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang ada di situs Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Lalu bagaimana cara mengaksesnya? Berikut tata caranya:

1. pelapor perlu mengunduh formulir di situs www.kpk.go.id/id/layanan-publik/lhkpn/formulir-lhkpn atau dapat diminta melalui email yang ditujukan kepada elhkpn@kpk.go.id dengan judul email Permintaan Formulir LHKPN.

2. Lakukan pengisian harta pada formulir LHKPN dari halaman pertama berupa ringkasan LHKPN hingga halaman terakhir berupa utang. 

3. Apabila kolom isian tidak mencukupi, bisa tambahkan halaman.

4. Isi lampiran mulai dari halaman pertama berupa informasi penjualan atau pelepasan harta dan penerimaan atau pemberian hibah dalam setahun hingga halaman terakhir berupa surat kuasa yang juga harus diisi oleh pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan.

5. Simpan formulir dengan format [Nama]-[NomorIndukKependudukan]-[TahunLapor].xlsm. Contohnya, Agus Setiawan- 327512345678912-2017.xlsm. Lalu simpan dalam bentuk softcopy dan kirimkan dokumen melalui email ke elhkpn@kpk.go.id dengan judul email Pelaporan LHKPN.

6. Pelapor wajib mencetak dan menandatangani formulir pada isi halaman pertama dan lampiran halaman ketiga dan keempat. Untuk kedua lampiran harus disertakan meterai Rp10 ribu di masing-masingnya.

7. Dokumen yang sudah dicetak beserta dokumen pendukungnya dikirim melalui pos ke KPK. Tepatnya, ke Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK di Jalan Kuningan Persada Kavling 4, Setiabudi, Jakarta 12950.

Sementara bagi abdi negara yang tidak mengikuti aturan bisa dikenakan hukuman disiplin berskala sedang hingga skala berat.

Yaitu penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama satu tahun, pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama satu tahun, hingga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00