Pemerintah Targetkan Peningkatan EODB 2021

Dirjen Otda Kemendagri, Akmal Malik, dalam acara Rakornas Produk Hukum Daerah 2021 di Hotel Mercure, Jakarta Utara, Kamis (21/10/2021). (Istimewa).jpeg

KBRN, Jakarta: Pemerintah Indonesia menargetkan pada 2021 meningkatkan peringkat Ease of Doing Bussiness (EODB) dari peringkat 73 menjadi peringkat 40 di dunia.

Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri RI, Akmal Malik mengungkapkan, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah mengupayakan simplifikasi regulasi antara lain dengan menetapkan Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) sebagai satu bentuk penyederhanaan regulasi.

“Menyikapi hal tersebut, pemerintahan daerah perlu mengambil langkah cepat dan strategis dalam rangka melakukan penyelarasan kebijakan daerah berupa penyelarasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di daerah,” ungkapnya dalam keterangan saat Rapat Koordinasi Nasional Produk Hukum Daerah 2021 di Hotel Mercure, Jakarta Utara, Kamis (21/10/2021).

Dalam rangka percepatan implementasi UU Ciptaker dan Peraturan Perundang-Undangan yang merupakan turunan atau aturan pelaksana dari undang-undang tersebut, Akmal menyampaikan, Kemendagri menerbitkan Surat Mendagri Nomor 188/1185/OTDA tertanggal 9 Maret 2021 perihal Identifikasi Perda dan Perkada Tindaklanjut UU Ciptaker.

Akmal mengatakan, berkenaan dengan hal tersebut, kepada Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi serta Bupati/Wali Kota dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota diminta untuk melakukan sejumlah langkah.

Pertama, identifikasi terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang materi muatannya berkaitan dengan UU Ciptaker. Kedua, melakukan perubahan, pencabutan atau membentuk peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang sesuai dengan UU Ciptaker.

“Menetapkan perencanaan peraturan daerah di luar propemperda dengan Keputusan DPRD dan melakukan penambahan perencanaan peraturan kepala daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah,” kata Akmal.

Berdasarkan hal tersebut di atas, lanjut Akmal, hasil pelaksanaan Identifikasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah terdampak dari penetapan UU Ciptaker yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota pertanggal 4 Oktober 2021, terdapat 860 Peraturan Daerah Provinsi serta 870 Peraturan Gubernur yang terdampak UU Ciptaker beserta Peraturan Pemerintah serta Peraturan Presiden turunannya.

Kemudian, terdapat 9.532 Peraturan Daerah Kabupaten/Kota serta 5.960 Peraturan Bupati/Wali Kota yang terdampak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta Peraturan Pemerintah serta Peraturan Presiden turunannya.

"Dalam perkembangan sejak Perda dan Perkada telah diinventarisasi sejauh ini, ditemukan beberapa permasalahan, terutama dalam implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya di daerah," ujar Akmal.

Berdasarkan hal tersebut, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Produk Hukum Daerah Tahun 2021 dengan tema ‘Akselerasi Penetapan Perencanaan Produk Hukum Daerah Tahun 2022 dengan Mengintegrasikan Perda Dan Perkada Yang Terdampak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja’.

"Diselenggarakan rapat bertujuan untuk melakukan penyelarasan kebijakan daerah sebagai implikasi dari timbulnya permasalahan tersebut," ungkap Akmal.

Rapat Koordinasi Nasional Produk Hukum Daerah Tahun 2021 dihadiri oleh Kepala Biro Hukum Setda Provinsi serta Ketua Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Provinsi seluruh Indonesia secara langsung.

Rapat juga turut dihadiri Kepala Bagian Hukum Setda Kota dan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten, serta Ketua Bapemperda DPRD Kota/Kabupaten seluruh Indonesia secara virtual.

Rapat Koordinasi Nasional Produk Hukum Daerah Tahun 2021 juga dihadiri baik secara langsung ataupun virtual.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00