Penyelesaian Peta Batas Desa Ciptakan Tertib Administrasi

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo saat di wawancara usai rakornas di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Percepatan Penyelesaian Peta Batas 2022, Rabu (29/6/2022). Foto: Ryan Suryadi/RRI

KBRN, Jakarta: Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo mengatakan, penetapan dan penegasan batas desa sangat penting untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan.

Hal tersebut di lakukan untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

"Momen Rakornas penetapan dan penegasan batas desa ini menjadi sebuah refleksi ikhtiar dan komitmen serius kami dalam melaksanakan amanat Perpres 23 Tahun 2021," kata Wetipo, kepada wartawan usai Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Penyelesaian Peta Batas 2022, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan jajaran Kepala Daerah seluruh Indonesia, di Jakarta Utara, Rabu (29/6/2022). 

Adapun amanat dalam Perpres Nomor 23 Tahun 2021 berisi tentang perubahan atas Perpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000. 

Di dalam perpres tersebut, disebutkan, target waktu dan lokasi penyelesaian peta batas desa mulai tahun 2021 hingga 2023. Dengan target peta batas desa di 10 provinsi selesai pada 2021, 12 provinsi di tahun 2022, dan 11 provinsi di tahun 2023.

Sementara itu, hingga Juni 2022, sudah ada 1.890 desa yang memiliki peraturan bupati dan wali kota tentang batas-batas administrasi desa di 47 kabupaten pada 19 provinsi.

Wetipo menyebut, penetapan batas diperlukan terkait Pemilu 2024 agar dapat segera diverifikasi. 

"Nanti data aman kita tuntaskan kemudian akan ada moratorium untuk soal pemekaran sampai dengan Pemilu selesai baru nanti akan cabut moratoriumnya," ungkap Wetipo.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar