Kemensos Cabut Izin Pengumpulan Uang ACT

Logo Aksi Cepat Tanggap/ Istimewa

KBRN, Jakarta: Kementerian Sosial (Kemensos) mencabut izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) tahun 2022. Hal itu terkait adanya dugaan pelanggaran peraturan terkait pengumpulan sumbangan. 

“Jadi alasan kita mencabut dengan pertimbangan karena adanya indikasi pelanggaran terhadap peraturan menteri sosial sampai nanti menunggu hasil pemeriksaan dari inspektorat jenderal baru akan ada ketentuan sanksi lebih lanjut,” kata Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendi, Rabu (6/7/2022).

Hal itu dinyatakan dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 133/HUK/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Pencabutan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap di Jakarta Selatan. Keputusan ini ditandatangani oleh Muhadjir.

Sebagai informasi, ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan berbunyi; “Pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10 persen (sepuluh persen) dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan”. 

Namun, berdasarkan hasil klarifikasi, Presiden ACT lbnu Khajar kepada media, pembiayaan operasional yayasan menggunakan rata-rata 13.7 persen dana hasil pengumpulan uang atau barang dari masyarakat. 

Masih berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980, PUB Bencana seluruhnya disalurkan kepada masyarakat tanpa ada biaya operasional dari dana yang terkumpul.

Lebih lanjut, Muhadjir menekankan, pemerintah responsif terhadap hal yang sudah meresahkan masyarakat. Selanjutnya pihaknya akan melakukan penyisiran terhadap izin yang telah diberikan kepada yayasan lain. Hal itu guna memberikan efek jera agar tidak terulang.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar