Aturan Mendadak, Masyarakat Gagal Liburan, Refund Hangus

Ilustrasi Liburan

KBRN, Jakarta: Pemerintah baru saja mengeluarkan kebijakan baru mengenai protokol kesehatan Covid-19 untuk masyarakat yang ingin berlibur keluar kota. Akibatnya, industri pariwisata terpaksa 'gigit jari', karena sudah banyak pembatalan reservasi hotel oleh masyarakat.

Namun masyarakat pun tidak dapat memperoleh pengembalian uang muka yang telah dibayarkan ke agen perjalanan atau pihak hotel alias hangus.

"Refund nggak bisa, kalau dia ingin kembalikan uangnya kita nggak bisa. Kita nggak dapat pendapatan lebih selain dari DP tadi dan masyarakat juga dirugikan karena kebijakan yang seperti itu," kata Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Deddy Pranowo Eryono dikutip dari CNBC Indonesia, Sabtu (19/12/2020).

Selain itu, terkait hal ini ia mengaku kecewa, karena pihak hotel dan restoran di Jogjakarta juga sudah siap untuk menyambut momen libur akhir tahun. Persiapan melalui proses sertifikasi maupun penerapan protokol kesehatan, namun yang lebih mengecewakan adalah tidak adanya komunikasi dari pemerintah dengan pelaku usaha sebelum mengambil kebijakan.

"Nggak ada koordinasi, kasihan yg udah memberikan reservasi ke destinasi seperti di Bali, DIY, Jawa Tengah dan lain-lain mereka cancel. Kita kasihan juga dengan rekan-rekan daerah pariwisata seperti Bali. Mau bangkit terpukul oleh aturan mendadak," sebutnya.

Perlu diketahui, salah satu aturannya yakni para pelancong wajib PCR, sedangkan angkutan darat wajib antigen mulai 18 Desember 2020. 

Kebijakan yang digagas oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsjar Pandjiatan ini dilakukan agar libur akhir tahun tidak terjadi ledakan baru kasus Covid-19 di Bali.

Aturan ini ternyata juga berefek ke tempat wisata yang lain. Masyarakat pun berbondong-bondong untuk membatalkan liburannya.

Di Yogjakarta misalkan, para pengusaha hotel turut terpukul akibat aturan mendadak yang dibuat pemerintah provinsi.

Padahal menurut Deddy, justru menyebut Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sultan Hamengku Buwono X memberi izin asalkan pelaku usaha memberikan jaminan prokes bisa berjalan, dan pelaku usaha menyanggupi itu.

Sayangnya, kebijakan berseberangan datang dari wilayah lain, yakni adanya kewajiban rapid test antigen dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Wisatawan yang bakal bepergian ke Yogyakarta pun bakal berpikir panjang karena untuk mencapai Yogyakarta harus melalui Jateng, yakni melalui transportasi darat kendaraan pribadi dan bus.

"Sayangnya perjalanan darat yang mendominasi sampai 80 persen ke Yogyakarta menggunakan kendaraan pribadi dan bus. Sementara pesawat dan kereta api paling hanya 20 persen," jelasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00