Impor Garam, Petani Karam

(RRI)
foto
Penulis: Tjuk Suwarsono

Keberhasilan menahan impor beras sepanjang tahun 2020 dan 2021, tak diikuti prestasi di sektor garam rakyat. Garam laut yang sebenarnya sangat mudah diproduksi, di negeri yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia, ternyata masih jauh dari mandiri. Bayang-bayang impor garam yang menghantui para petaninya, muncul bagai monster di bulan September ini.

Pemerintah sudah mengizinkan impor garam 3,07 Juta ton. Angka ini naik 13,88 persen dari impor 2020 yang hanya berkisar 2,7 juta ton garam. Angka 3,07 juta ton ini merupakan keputusan rapat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 25 Januari 2021. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Maritim dan Investasi Safri Burhanuddin mengatakan impor 2021 ini terbagi menjadi 646.000 ton garam aneka pangan dan pertambangan. Yang lain sebanyak 2.426.000 ton garam industri atau Chlor Alkali Producer (CAP). Dan yang terbanyak  5.501 ton garam untuk farmasi, proanalisa, sampai kosmetik.

Menurut data Kemenko Marves, total kebutuhan garam pada 2021 berjumlah 4,67 juta ton sedangkan produksi diperkirakan hanya 2,1 juta ton. Dengan demikian hanya ada selisih 2,57 juta, tetapi jumlah impornya lebih besar yaitu 3,07 juta ton alias 20 persen lebih banyak dari kebutuhan. Soal lebih impor ini, Safri menilai itu wajar karena pelaku usaha mungkin saja membutuhkan cadangan stok untuk tahun depan. Mereka akan menjaga kestabilan stok garam industri.

Di balik petaka impor, harga garam rakyat tahun ini terjun bebas hingga Rp 150/kg. Harga ini membuat petani karam ke dasar nestapa. Padahal tahun lalu harga terendah sudah terkapar di sekitar Rp 250/kg. Jeritan petani tambak garam sudah melengking selama 20 tahun terakhir, karena harga garam menurut sejumlah petani tidak pernah anjlok serendah seperti tahun ini.

Petani garam yang tergabung dalam Himpunan Masyarakat Petambak Garam (HMPG) minta pemerintah mengkaji ulang kebijakan impor garam.

Ketua Umum HMPG Mohammad Hasan di Surabaya,  mengatakan  kuota garam impor yang ditetapkan pemerintah tersebut lebih besar dibanding pada 2020 yang berjumlah 2,7 juta ton. ‘’Sementara stok garam rakyat tahun lalu sebanyak 1,3 juta ton dan stok garam perusahaan pengolah garam yang diimpor tahun 2020 sampai sekarang masih menumpuk," katanya dilansir dari Antara.  Dampaknya, kata Hasan, harga garam di pasaran anjlok karena tidak terserap oleh konsumen rumah tangga maupun industri.

Tetapkan Harga Dasar

Impor garam dengan alasan kualitas garam rakyat yang dibilang rendah hanyalah pembenaran bagi importir. Padahal Pemerintah telah melakukan berbagai upaya melalui program peningkatan kuantitas dan kualitas garam rakyat. Di antaranya melalui penerapan teknologi berupa geoisoiator atau membrane. Kini pemerintah didorong menetapkan harga dasar atau harga pokok pembelian (HPP) garam rakyat sebagai bahan baku dan penolong industri.

Hal ini untuk menjamin kepastian usaha dan pemasaran sebagai bentuk perlindungan dan pemberdayaan kepada petambak garam. Satu lagi yang jauh lebih penting, pemerintah harus tegas untuk menghentikan impor garam, khususnya untuk aneka pangan. Impor garam harus dihentikan mulai tahun 2021 selama stok garam di dalam negeri masih dapat memenuhi kebutuhan.

Produksi garam nasional pada 2019 tercatat mencapai 2,9 juta ton dan di wilayah Jatim mencapai 1,1 juta ton. Pada 2020, produksi garam nasional turun akibat cuaca yakni mencapai 1,7 juta ton. Kalau cuaca baik tidak menutup kemungkinan produksinya akan naik menjadi 3 juta ton secara nasional, dan di Jatim proyeksinya sekitar 1,2 juta ton.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Serikat Nelayan NU, Wicaksono, mengatakan, harga garam lokal di tingkat petani kini hanya mencapai Rp 100-200 per kilogram. Ini terjadi di tiga sentra produksi, yakni Indramayu, Madura, dan Nusa Tenggara Timur. Banyak petani garam menyatakan keresahan terkait produksi garam yang tidak terserap oleh pasar. Bahkan harga di tingkat petani sekarang Rp 100-Rp 200 per kg. Harga garam yang terlalu murah itu membuat petani tak berdaya. Bahkan, para petani di beberapa sentra produksi mengaku hasil panennya hanya bisa untuk membeli 15 kilogram beras.

Agar harganya tidak terus menyusut, dia meminta pemerintah menetapkan harga acuan garam lokal di level Rp 700-Rp 1.000 per kilogram. Pasalnya, harga garam impor yang dibeli Indonesia Rp 1.000 per kilogram. "Bahkan (garam impor) dari China sendiri sekitar Rp 1.500 per kg. Sedangkan hari ini harga garam di level petani hanya Rp 100-Rp 200 kg, ungkap Wicaksono.

Sesuai RPJMN 2021, produksi garam nasional tahun ini mampu mencapai 3 juta ton. Sedangkan kebutuhan nasional berkisar 4 juta ton. Dalam perhitungan dengan melibatkan 28 pengurus wilayah NU dan 355 cabang di Indonesia, seharusnya maksimal impor garam pada 2021 hanya 1 juta ton. "Jika impor 3 juta ton, lalu petani kita mau makan apa? Anak-anak mereka mau sekolah pakai apa? Jika dibiarkan terus-menerus seperti ini, maka petani paling dirugikan," katanya.

Produk Bali

Beda Jawa, lain pula garam dari Bali.  Produk garam berkualitas tinggi dari Desa Tejakula, Kabupaten Buleleng, Bali, yang sudah menembus pasar ekspor akan didorong untuk memasok pasar lokal sehingga dapat dinikmati masyarakat Pulau Dewata. "Garam kita luar biasa. Orang luar negeri tahu benar kualitas garam kita, tetapi kenapa malah yang kita konsumsi ialah garam yang kurang berkualitas," kata Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali Putri Koster. Menurut istri Gubernur Bali itu, bagus sekali jika garam lokal berkualitas dari Tejakula menembus pasar ekspor, yang pasti dihargai tinggi. Namun lebih baik lagi jika masyarakat kita juga menikmati dan mendapatkan manfaat garam sehat kita, ucapnya.

Bali yang wilayahnya kecil, dianugerahi potensi yang luar biasa termasuk garamnya. Namun sayangnya, garam yang begitu terkenal di dunia malah terbentur regulasi di negara sendiri. "Kita negara kepulauan malah impor garam, ini kan aneh? Garam kita ini sehat dan berkualitas, jadi sudah sepantasnya dimanfaatkan masyarakat kita. Ini sudah dibiarkan sejak zaman Orde Baru, untuk itu perlu pemimpin tegas dan berani yang bisa mengupayakan tata kelola hal tersebut," ujarnya.

Made Wijana selaku produsen garam mengaku selama ini pemasaran garam khas Tejakula  terbentur regulasi yang mengharuskan garam yang beredar punya kadar yodium minimal 40 ppm.

Pasar luar negeri justru tidak menghendaki demikian, karena yang disukai garam dengan rasa lebih alami. Para juru masak pun lebih suka garam kita, karena lebih mudah mengatur kadar rasanya dalam masakan, kata Wijana.

Teknik ‘Palungan’

Mengutip laman Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Buleleng, disebutkan bahwa garam istimewa ini hanya ditemukan di Buleleng.

Teknik produksinya pun berbeda dengan produksi garam lainnya. Tidak seperti garam pada umumnya yang menggunakan petak tambak. Teknik spesial ini disebut dengan teknik "palungan" yang menggunakan kayu kelapa.

Proses produksinya yaitu dengan meratakan tanah yang dicampur air laut menggunakan "tulud" di tambak garamnya. Setelah mengering, lapisan permukaan tanah bagian atas dikeruk dan dinaikkan ke atas alat bernama tinjung. Air yang menetes dari dalam tinjung selanjutnya dijemur di dalam palung hingga garam mengkristal dan menghasilkan bentuk seperti piramid.

Belakangan, teknik tersebut dimodifikasi dengan teknologi green house atau rumah kaca. Caranya dengan melarutkan garam palungan yang sudah jadi dengan air tawar. Lalu larutan garam tersebut kemudian dimasukkan ke dalam rumah kaca untuk proses pengeringan.

Jika cuaca cerah, dalam rentang 2-3 hari, garam piramid sudah bisa dipanen. Atau bisa berlangsung hingga 1 bulan jika cuaca tidak mendukung. Dikarenakan proses pembuatannya yang sangat alami, maka garam piramid ini memang tidak mengandung bahan pemutih, pengawet, atau bahan kimia lainnya.

Sementara itu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membangun tujuh washing plant atau alat pencuci dan pemurnian garam untuk meningkatkan kualitas produksi garam rakyat di berbagai lokasi. Alat ini berupa rangkaian mesin berikut tempat untuk mencuci dan memurnikan garam, yang terdiri dari bagian penggilingan/penghancur, pencucian, penirisan dan pengeringan, iodisasi, serta pengepakan.  Pembangunan washing plant bertujuan meningkatkan kualitas garam rakyat guna memenuhi kebutuhan industri.

Pada tahun 2020, KKP melalui Program Pengembangan Usaha Garam Rakyat (Pugar) memberikan bantuan washing plant di tujuh lokasi, yaitu Kabupaten Karawang, Indramayu, Pati, Brebes,  Sampang,  Gresik dan Kabupaten Pasuruan. Kegiatan Pugar juga disandingkan dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Penulis : Tjuk Suwarsono

Editor : Widhie Kurniawan

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00