Bersiaga Hadapi Gas Langka

(RRI)
foto
Penulis: Tjuk Suwarsono

Adakah kelangkaan gas dan minyak di Eropa berpengaruh di dalam negeri? Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mewanti-wanti terjadinya kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan liquefied petroleum gas (LPG) di daerah. Khususnya di kawasan Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel).

Ahok telah meninjau langsung Terminal BBM Pertamina di Kertapati, Sumatera Selatan, yang menyuplai langsung BBM di daerah Sumbagsel. "Subholding Commercial & Trading (PT Pertamina Patra Niaga) harus memastikan stok bagi seluruh wilayah Sumbagsel agar jangan terjadi kelangkaan BBM atau LPG," ujar Ahok melalui akun instagramnya.

Dia juga meminta Pertamina membuka kesempatan untuk meratakan lapangan tanding. Bahkan, harus bersikap adil terhadap siapapun yang ingin membuka Petrashop, SPBU, hingga menjadi agen LPG. Pertamina memang tengah membuka peluang kerjasama kemitraan bisnis Pertashop kepada pemerintahan desa, Koperasi, hingga pelaku usaha atau UKM di seluruh Indonesia.

Melalui kerja sama tersebut, Pertamina menargetkan dari 7.196 kecamatan di Indonesia, sebanyak 3.827 kecamatan yang belum memiliki lembaga penyalur akan dibangun satu outlet Pertashop.

Pertashop merupakan lembaga penyalur Pertamina dengan skala kecil untuk melayani kebutuhan BBM, LPG dan juga pelumas yang tidak atau belum terlayani oleh lembaga penyalur Pertamina lain. Ini menjadi peluang usaha bagi mitra Pertamina di pedesaan.

Pertashop memiliki tiga kategori yakni Gold, Platinum dan Diamond. Pertashop jenis Gold berkapasitas penyaluran 400 liter per hari dengan luasan lahan yang dibutuhkan sekitar 144 meter persegi. Lokasi dari desa ke SPBU, lebih dari 10 Km atau sesuai dengan hasil evaluasi.

Adapun jenis Platinum, berkapasitas penyaluran 1.000 liter per hari, memiliki tangki penyimpanan 10 KL, luas lahan 200 meter persegi dan lokasinya di kecamatan yang belum terdapat SPBU. Sementara jenis Platinum berkapasitas penyaluran 3.000 liter perhari, memiliki tangki timbun 10 KL, luas lahan 500 meter persegi dan berlokasi di kecamatan yang belum terdapat SPBU.

Antisipasi Krisis

Bersiaga menghadapi kemungkinan krisis energi di sini, Dewan Energi Nasional (DEN) bersama  Kementerian ESDM dan PT PLN (Persero), memitigasi potensi terjadinya kondisi krisis dan/atau darurat tenaga listrik di Indonesia. DEN bersama PLN akan terus mendorong upaya peningkatan pemanfaatan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari.Didorong penggunaan atap (roof top) baik di gedung-gedung maupun untuk di rumah rumah tinggal, dimana pada saat ini harga pemasangannya sudah semakin murah dan dapat dibeli secara kredit. Sementara itu, mobil dan motor listrik juga sudah mulai berkembang, dengan biaya operasional yang lebih murah. Hal ini berpegang prinsip Ketahanan Energi 4A, yakni Availability (ketersediaan dan keamanan pasok), Accessibility (tersedianya sarana distribusi yang dapat diakses), Affordability (tersedianya energi/listrik dengan harga yang terjangkau) dan Acceptability (tersedianya energi yang lebih bersih dan dapat diterima).

Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini menjelaskan kondisi krisis merupakan kondisi kekurangan energi, sedangkan darurat energi adalah kondisi terganggunya pasokan energi akibat terputusnya sarana dan prasarana energi. Katanya kondisi listrik di Indonesia masih dalam posisi aman.Direktur Bisnis Regional PLN Area Jawa-Madura-Bali, Haryanto ikut mendorong pemanfaatan listrik bagi masyarakat, dengan memberikan  keringanan biaya tambah daya untuk pengguna kompor listrik induksi. Juga keringanan biaya penyambungan (dengan dicicil) bagi sambungan konsumen baru.

Kendaraan Listrik

Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan  kendaraan listrik mampu menekan penggunaan BBM di Indonesia. Kita bisa mengurangi impor BBM, ujungnya dapat mengurangi tekanan pada neraca dagang. Setidaknya, Rida memprediksi Indonesia bisa mengurangi konsumsi BBM sampai 6 juta KL jika kendaraan listrik yang digunakan di Indonesia mencapai 2,2 juta unit di tahun 2030. Diperkirakan potensi pengurangan konsumsi BBM-nya bisa sampai 6 juta KL di 2030

Sampai saat ini sudah ada 1.478 unit kendaraan listrik roda empat di Indonesia. Roda dua mencapai 7.526 unit. Kendaraan roda tiga ada 188 unit. Bila ditotal sudah ada 9.192 unit kendaraan listrik di Indonesia, jumlah yang masih sangat jauh untuk mengejar target 2,2 juta kendaraan listrik di 2030.Untuk mengakomodir kebutuhan pengisian dayanya, akan ada 31 ribu lebih stasiun pengisian kendaraan listrik umum alias SPKLU yang bakal dibangun dari sekarang hingga tahun 2030. Pemerintah menargetkan pembangunan SPKLU hingga 31.859 unit di 2030. Sejauh ini di Indonesia sudah ada SPKLU sebanyak 166 unit di 135 lokasi. Kemudian ada juga stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum alias SPBKLU sebanyak 81 unit di 80 lokasi.

Sementara itu Indonesia juga dianjurkan mengoptimalkan pembangkit listrik bertenaga batubara yang ada, ketimbang memaksakan menggunakan energi terbarukan yang belum siap dan mengorbankan pemenuhan kebutuhan listrik nasional. Indonesia bisa mengambil pelajaran dari Inggris dan beberapa negara Eropa yang kini kembali menggunakan PLTU berbasis batu bara untuk mengatasi krisis energi. Untuk beralih ke energi baru dan terbarukan (EBT) Indonesia dinilai masih membutuhkan program transformasi yang jelas.

Batu Bara Dominan

Direktur Eksekutif Energi Watch Mamit Setiawan dan Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro, melihat  Amerika Serikat EBTnya hanya 12 persen di tahun 2020. Kalau Inggris  sudah 400 tahun pakai batubara, sejak era revolusi industri.  Saat krisis energi  melanda Inggris dan beberapa negara Eropa,  menyadarkan mereka bahwa tidak bisa serta merta mengandalkan dan bergantung sepenuhnya kepada energi baru terbarukan. Di saat sama, harga gas meroket 250% karena keterbatasan pasokan di Barat.

Komaidi  yakin, sejauh ini teknologi batu bara akan tetap menjadi energi yang dominan di pembangkit listrik Indonesia. Ia melihat, pemerintah akan berpikir realistis untuk menggunakan energi yang termurah.  Indonesia perlu berhati-hati menyikapi masalah transisi energi ini.

EBT bisa dikembangkan, tapi jika belum bisa kompetitif, jangan dipaksakan.

Sekalipun batubara, PLTU baru saat ini sudah pakai teknologi maju. Di antaranya PLTU USC (Ultra Super Critical) yang bisa dihitung biaya produksinya.

“EBT sebagai pelengkap, bukan pengganti. Kalau diibaratkan makanan di meja, EBT itu ibarat sambal, bukan nasi nya. Hal ini sejalan dengan yang dituangkan Rencana Umum Energi Nasional dimana 2050 konsumsi fosil masih besar, dan EBT hanya 23 persen maksimal,” ujarnya.

Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno juga menilai perubahan dari pemanfaatan fosil menjadi energi terbarukan, harus melalui proses kerja keras dan konsisten agar kebijakan target "zero carbon" tercapai pada 2060. Penggunaan pembangkit batu bara memang masih diperlukan, kini. Peralihan ke EBT memang membutuhkan waktu, tidak bisa seperti membalikan telapak tangan.

Indonesia juga harus memiliki "road map" energi hijau untuk 30 tahun mendatang, sebagai target zero energy carbon.

Pemerintah juga perlu mendesak negara maju yang menyatakan pelarangan emisi karbon. Sekarang ini harga energi baru terbarukan masih lebih mahal dibanding harga batu bara. Jika nanti skema tarifnya ditentukan oleh pemerintah, sudah pasti akan membebani PLN dan keuangan negara.

Dengan alasan-alasan tersebut, kata dia, apabila secara ekonomi belum terpenuhi sebaiknya pemerintah tidak perlu terburu-buru beralih ke EBT.

Penulis : Tjuk Suwarsono

Editor: Widhie Kurniawan

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00