‘Sea Dike’ Semarang Pikirkan Hutan Bakau

Ilustrasi
foto
Penulis: Tjuk Suwarsono

Untuk menghadapi banjir rob, abrasi laut, dan amblesnya permukaan tanah, Kota Semarang-Demak akan dilindungi jalan tol yang merangkap sebagai tanggul laut.  Proyek ‘fungsi ganda’ jalan tol seperti ini adalah yang pertama di Indonesia. Di Jakarta tanggul sejenis juga dibangun dan juga difungsikan sebagai jalan kendaraan. Masalahnya, ada hamparan hutan bakau yang perlu diselamatkan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) menerapkan prinsip pembangunan konektivitas berbasis lingkungan pada Jalan Tol Semarang - Demak sepanjang 27 Km, yang terintegrasi dengan tanggul laut (Sea Dike) Kota Semarang. Tanggul ini bakal difungsikan sebagai penahan banjir rob serta mengatasi banjir dan genangan air yang selama ini melanda Kota Semarang.

Pembangunan Jalan Tol Semarang - Demak terbagi menjadi dua seksi yakni Seksi 1 (Semarang/Kaligawe - Sayung) sepanjang 10,69 km merupakan dukungan Pemerintah. Sementara Seksi 2 (Sayung - Demak) sepanjang 16,31 km merupakan tanggung jawab Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Pembangunan Perumahan Semarang Demak dengan total nilai investasi Rp 15,3 triliun. Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono menuturkan prinsip pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan menjadi komitmen pihaknya, mulai dari tahap survei, investigasi, desain, pembebasan tanah, konstruksi, hingga operasi dan pemeliharaan.

Dalam upaya meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dari pembangunan Tol Semarang - Demak, Kementerian PUPR juga bekerja sama dengan pemerintah daerah menyiapkan program relokasi lahan mangrove di sekitar pembangunan Seksi 1 Tol Semarang - Demak ruas Semarang - Sayung.  

Ada tiga lokasi kawasan mangrove yang akan direlokasi seluas 46 hektare. Ini bertujuan untuk mempertahankan fungsi hutan mangrove sebagai habitat flora dan fauna di pesisir Pantai Utara Jawa serta melindungi daerah garis pantai, termasuk menahan risiko abrasi. Akar pohon bakau yang kokoh juga akan membentuk penghalang alami terhadap gelombang dan banjir.

Keberadaan Tol Semarang - Demak diharapkan akan meningkatkan konektivitas di wilayah Jawa Tangah bagian utara sekaligus menghubungkan kawasan-kawasan strategis seperti pelabuhan, bandara, kawasan industri, dan kawasan pariwisata.

Bisa Memperparah

Sementara itu Peneliti Tata Kelola Air dan Kota Bosman Batubara menilai bahwa tanggul laut dan Tol Semarang – Demak justru berpotensi memperparah bencana banjir dan rob di Semarang.

“Mungkin dalam jangka pendek mampu mengurangi rob daerah yang dilindungi tanggul, namun dalam jangka panjang,  justru akan memperparah masalah,” jelasnya kepada Bisnis.com.

Doktor lulusan Delft Institute for Water Education, University of Amsterdam ini melihat penurunan muka tanah di kawasan Semarang bagian utara dan Demak merupakan penyebab utama banjir rob. Ini diperparah dengan beban bangunan yang ada sekarang , termasuk rencana pembangunan jalan Tol Semarang – Demak. Tanggul laut dan Tol Semarang – Demak adalah inftrastuktur berat yang akan menambah beban di bagian-bagian yang mengalami penurunan tanah tersebut, memperparah penurunan tanah, dan akan semakin memperparah risiko kena rob,” jelasnya.

Lalu apa solusinya? Jangka pendek mungkin mencari sistem tanggul yang tidak menambah beban bagi kawasan utara.  Berikutnya memikirkan ulang konsep umum transportasi, misalnya bukan menggunakan jalur pantura sebagai jalur distribusi logistik, tapi menggunakan jalur laut.  Perlu dilakukan pemetaan kebutuhan logistik sehingga proses produksi dapat dilakukan di wilayah tertentu yang bersifat lokal.

Deddy Susanto, General Manager Technical PT. PP Semarang – Demak, mengungkapkan pengerjaan proyek tanggul laut Tol Semarang – Demak diperkirakan menghabiskan Rp 5 – 6 triliun. Pengerjaannya ditargetkan rampung tiga tahun. Selain tanggul, PT. PP Semarang – Demak juga menyiapkan dua kolam penampungan air hujan yang berada di hilir Kali Babon, Semarang.

Banjir rob Kota Semarang  dipicu oleh hujan berintensitas tinggi, sehingga Sungai Plumbon meluap dan menjebol  tanggul Parapet di wilayah Mangkang Kulon.  Ketinggian saat banjir  berkisar 30 hingga 100 cm. Sebanyak 57 KK atau 209 jiwa di Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu,  terdampak peristiwa ini.  Untuk mengendalikan luapan sungai, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana akan membangun talud permanen di daerah aliran sungai Plumbun.

Sebanyak 15 kecamatan berada di wilayah banjir rob, antara lain kecamatan Genuk, Pedurungan, Semarang Barat, Semarang Utara, Gayamsari, Semarang Timur, Semarang Tengah, Semarang Selatan, Tembalang, Mijen, Ngaliyan, Gunung Pati, Gajah Mungkur dan Banyumanik.

Ancam Hutan Mangrove

Ahli kelautan dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Hamzah Latief, menurut Tempo. Co pernah menyampaikan protes ke Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo karena tanggul laut yang tertutup permanen akan mengancam kehidupan tanggul alami itu. Mangrove di Genuk dan Sungai Babon, kalau ditutup (tanggul), akan mati. Keberadaan kolam retensi air tawar antara pantai dan tol sekaligus tanggul buatan itu juga akan mematikan hutan mangrove. Jadi perlu ada sirkulasi air laut yang bisa suplai ke mangrove.

Menurut ia Semarang begitu cepat mengalami perubahan garis pantai dari 1990, 2000, 2010, dan 2019. Garis pantainya bisa mundur secara cepat hingga sejauh 1 kilometer. Dia berharap rencana jalan tol sekaligus tanggul untuk ruas lain, yaitu Kendal-Semarang nantinya tidak mengancam hutan mangrove.

“Teluk Semarang itu tempat pemijahan, kalau tidak ada, jangan lagi harap ada ikan di Laut Jawa,” kata Hamzah.

Pembangunan jalan tol berbasis tanggul laut (Sea Dike) itu rencananya akan merelokasi lahan mangrove yang berada di sekitar  seksi 1 Tol Semarang-Demak ruas Semarang-Sayung. Ada tiga lokasi kawasan mangrove yang akan direlokasi dengan total luas kurang lebih 46 hektare.

Ganjar Pranowo mengatakan, pengelola jalan tol semula merencanakan jalur ruas tol Semarang–Demak itu dibuat lurus. Ganjar menolak rencana itu karena akan menambah beban masalah penurunan tanah. Dia lalu mengusulkan perombakan desain ke Kementerian PUPR. Itu melingkar sekaligus dijadikan tanggul untuk menahan (banjir) rob.

Selain itu, Ganjar menolak pemanfaatan area pesisir yang kering nantinya untuk bangunan. Dia ingin areanya dipakai untuk reservoir, dan menjadi produktif tanpa membebani lahan. Sekarang pada area yang kering itu muncul masalah hukum karena dulu lahan itu dianggap hilang oleh genangan air.

“Polemiknya bergeser pada hak kepemilikan warga di sana yang tanahnya dulu ada, lalu hilang, dan akan ada lagi, ini terkait dengan ganti rugi,” katanya.

Penulis : Tjuk Suwarsono

Editor : Widhie Kurniawan

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar