Laju Inflasi Terkendali, Tetap Waspadai Potensi Stagflasi

Beragam komoditas pangan menjadi penyumbang utama inflasi. Saat ini meski inflasi di Indonesia terkendali, tetap harus diwaspadai potensi stagflasi. (Foto: Antara)
foto
Penulis: Syahrizal Budi Putranto

SEBUAH kejutan awal bulan datang dari kantor Badan Pusat Statistik (BPS). Pekan lalu, lembaga ini melaporkan inflasi sebesar 0,64 persen pada bulan Juli 2022. Sehingga inflasi pada tahun kalender Januari-Juli 2022 tercatat mencapai 3,85 persen. Dibandingkan angka inflasi tahun kalender 2021 (Januari-Juli) yang “hanya” 0,81 persen, ini memang peningkatan yang sangat signifikan.

Pada saat yang sama, BPS juga melaporkan laju inflasi tahunan (year-on-year/yoy) dari Juli 2021 sampai Juli 2022 tercatat sebesar 4,94 persen. “Ini merupakan inflasi tahunan tertinggi sejak Oktober 2015, yang saat itu mencapai 6,25 persen” kata Ketua BPS, Margo Yuwono. 

Data BPS menunjukkan bahwa inflasi pada komponen bergejolak berupa volatile food memberi andil terbesar pada inflasi nasional Juli 2022 yakni 0,25 persen. “Penyumbang utama inflasi di bulan Juli antara lain karena kenaikan harga cabai merah, bawang merah dan cabai rawit,” ujar Margo. Di samping itu, lanjutnya, ada komponen lain yang juga berkontribusi pada inflasi seperti tarif angkutan udara dan harga bahan bakar rumah tangga. Meski BPS menyatakan bahwa secara umum kondisi inflasi tersebut masih relatif terjaga, tak ayal hal ini membuat kekhawatiran sebagian kalangan.

Anggota Komisi XI DPR, Andreas Eddy Susetyo, mengatakan ancaman terjadi stagflasi semakin nyata dan akan menghantam perekonomian nasional. Stagflasi merupakan kondisi di mana pertumbuhan ekonomi cenderung melemah, angka pengangguran tinggi dan di sisi lain tingkat inflasi terus melambung.

“Dampak yang akan terjadi di Indonesia yang jelas terjadinya pelambatan pemulihan ekonomi nasional,” kata anggota Fraksi PDIP tersebut. Data BPS menunjukkan sampai dengan Februari 2022 tercatat 11,58 juta penduduk usia kerja terdampak pandemi covid-19. Mereka terdiri dari masyarakat korban PHK, pekerja yang mengalami pengurangan jam kerja dan pekerja yang untuk sementara tidak bekerja atau dirumahkan.

Andreas menambahkan, kondisi ini diperparah dengan kondisi ekonomi global yang tidak menguntungkan. Misalnya, perlambatan ekonomi Tiongkok karena perluasan lockdown (penutupan wilayah) sebagai dampak covid-19, pengetatan likuiditas global terkait kenaikan suku bunga acuan yang lebih agresif dari bank sentral negara maju (The Fed, ECB, Bank of England), serta perang Rusia-Ukraina yang berkepanjangan.

Sementara itu, Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., Faisal Rachman, dalam keterangan tertulisnya berharap Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan atau BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI-7DRRR) seiring kenaikan inflasi Juli 2022.

Menurut dia, inflasi akan meningkat secara substansial dan fundamental pada semester II/2022 karena membaiknya permintaan menyusul pelonggaran PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang meningkatkan mobilitas masyarakat dan perputaran uang.     “Untuk itu, perlu adanya antisipasi risiko tekanan inflasi pada semester II/2022,” kata Faisal.

Berkat Subsidi BBM

Pemerintah tampak berusaha menenangkan situasi akibat rilisnya rekor inflasi tahunan sejak tujuh tahun terakhir. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan meski inflasi komoditas bergejolak mengalami peningkatan, tetapi inflasi inti (komponen yang cenderung menetap dalam pergerakan inflasi) tetap terjaga di level 2,86 persen secara tahunan.

Menurut dia, level inflasi inti masih terjaga karena adanya bauran kebijakan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan BI. “Termasuk dalam hal ini peningkatan koordinasi melalui forum Tim Pengendalian Inflasi Pemerintah Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) antara dua instansi itu,” ujar Sri.

Menkeu menambahkan, kenaikan harga energi global yang sangat tinggi tak akan terlampau berpengaruh pada inflasi di dalam negeri. Hal ini karena pemerintah telah berupaya menekan inflasi dengan tetap menjaga stabilitas harga minyak, gas dan listrik dengan mempertahankan harga jual bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Pemerintah memang menambah alokasi anggaran untuk subsidi energi sepanjang tahun ini. Presiden Joko Widodo pekan lalu bahkan menegaskan subsidi yang diberikan pemerintah melalui APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) telah mencapai Rp520 triliun dari sebelumnya Rp170 triliun. 

“Negara manapun tidak akan kuat dengan subsidi sebesar itu. Tapi kita masih kuat menahannya sampai sekarang ini,” kata Jokowi.

Pemerintah memang tetap optimistis pemulihan ekonomi Indonesia akan berlanjut dan tumbuh sesuai target. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan perekonomian Indonesia dapat tumbuh sebesar 5,2 persen pada tahun 2022. “Hal ini didorong oleh sinergi kesehatan dan kebijakan ekonomi yang mampu mendorong peningkatan konsumsi, investasi dan ekspor,” ujar Airlangga, beberapa waktu lalu.

Menurut dia, pertumbuhan ekonomi sangat bergantung kepada pengendalian pandemi covid-19 dengan didukung perbaikan sistem ketahanan kesehatan. Selain itu, penciptaan lapangan kerja secara signifikan serta kesiapan bertransformasi menggunakan teknologi digital dalam banyak bidang di masa depan juga menjadi faktor yang penting.

Tetap Waspada

Inflasi Indonesia secara komparatif memang tidak tinggi. Namun, bukan berarti kekhawatiran bisa sepenuhnya hilang. Masalah utama terletak pada tingginya tingkat pengangguran yang merupakan dampak dari pandemi covid-19 selama dua setengah tahun terakhir. Dan solusi untuk mengatasi pengangguran sekaligus penciptaan lapangan kerja adalah dengan investasi.

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) beberapa waktu lalu melaporkan realisasi investasi sepanjang periode April sampai Juni atau hingga kuartal II 2022 mencapai Rp302,2 triliun. Ini merupakan peningkatan sebesar 7 persen dibandingkan dengan kuartal I 2022 yang tercatat Rp282,4 triliun.

Namun, serapan padat karya atau tenaga kerja pada investasi yang terealisasi itu justru sangat kurang. Sektor padat modal lebih banyak menyerap tenaga kerja dibandingkan sektor padat karya. Ini yang tampaknya harus menjadi perhatian pemerintah dengan lebih banyak membuka investasi yang membuka lebih banyak lapangan pekerjaan.

Usulan untuk menaikkan suku bunga demi mencegah kenaikan laju inflasi, sekaligus sebagai reaksi dari kebijakan The Fed (bank sentral Amerika Serikat) yang menaikkan suku bunga acuan sebesar 75 basis poin ke kisaran 2,25 sampai 2,5 persen pada akhir Juli 2022 tidaklah tepat jika dikaitkan dengan upaya membuka kesempatan kerja seluas-luasnya daan menjaga pertumbuhan ekonomi nasional.

Pengendalian inflasi melalui berbagai instrumen kebijakan seperti subsidi BBM dan listrik sudah tepat dilakukan pemerintah. Namun, kewaspadaan akan terjadinya bahaya lanjutan berupa stagflasi perlu dilakukan mengingat tingkat pengangguran nasional yang tinggi. Stagflasi adalah keadaan inflasi yang sangat tinggi dan berkepanjangan, ditandai dengan macetnya kegiatan perekonomian. Untuk itu pembukaan investasi yang bersifat padat karya menjadi solusinya. Tidak hanya bagi sektor swasta tetapi juga BUMN.###

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar