FOKUS: #KUDETA MILITER MYANMAR

Profil Pemimpin Militer Myanmar Min Aung Hlaing

Jenderal Senior Min Aung Hlaing (foto;istimewa)

KBRN, Jakarta: Pemimpin junta Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing akan menghadiri pertemuan puncak para pemimpin ASEAN di Jakarta pada hari Sabtu (24/4/2021), menurut laporan militer pada Rabu (21/4/2021).

KTT itu akan membahas situasi di Myanmar dan menjadi pertemuan pertama para pemimpin ASEAN sejak militer merebut kekuasaan dari pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi dalam kudeta 1 Februari.

Juru bicara militer Mayjen Zaw Min Tun mengatakan kepada Kyodo News bahwa Min Aung Hlaing akan menghadiri pertemuan tersebut secara langsung. Tetapi juru bicara itu tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang partisipasi pemimpin itu, seperti dikutip dari Kyodo News, Kamis (22/4/2021).

Lalu siapa Jenderal Senior Min Aung Hlaing? Ia sempat menjadi sorotan internasional setelah terjadi insiden penangkapan terhadap pemimpin Aung San Suu Kyi dan pejabat pemerintahan dalam upaya kudeta militer.

Melansir dari CNBCIndonesia, Min Aung Hlaing merupakan kunci dari 'peran abadi' tentara dalam sistem politik di Myanmar saat ini. Pria kelahiran 3 Juli 1956 dan saat ini berusia 64 tahun tersebut, awalnya menjauhi aktivisme politik saat ia belajar hukum di Universitas Yangon pada 1972-1974.

Semasa kuliah hukum di Universitas Yangon pada tahun 1972-1974, Min Aung Hlaing tidak mengikuti akvitas politik. Menurut teman sekelasnya, dia bahkan tidak banyak bicara dan biasanya tidak menonjolkan diri.

Saat siswa lainnya berdemo, Min Aung Hlaing justru bertekad mendaftar untuk bergabung dengan Akademi Layanan Pertahanan (DSA), dan berhasil pada usahanya yang ketiga kali pada tahun 1974.

Min Aung Hlaing mengambil alih menjalankan militer pada tahun 2011, saat transisi menuju demokrasi dimulai. Para diplomat di Yangon mengatakan saat dimulainya masa jabatan pertama Aung San Suu Kyi pada 2016, Min Aung Hlaing mengubah diri dari tentara biasa menjadi politisi dan tokoh masyarakat.

Panglima Tertinggi Myanmar itu tak pernah menunjukkan tanda apa pun untuk menyerahkan 25 persen kursi militer di parlemen maupun perubahan apa pun, pada klausul dalam konstitusi yang melarang Suu Kyi menjadi presiden.

Min Aung Hlaing lalu memperpanjang masa jabatannya di pucuk pimpinan militer selama lima tahun ke depan sejak Februari 2016.

Bahkan, tindakan kekerasan yang dilakukan militer pada tahun 2017 di Myanmar, membuat lebih dari 730 ribu Muslim Rohingya ke negara tetangga Bangladesh. Penyelidik Perserikatan Bangsa Bangsa mengatakan operasi militer Myanmar termasuk pembunuhan massal, pemerkosaan dan pembakaran dengan niat genosida.

Sebagai tanggapan, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap Min Aung Hlaing dan tiga pemimpin militer lain pada 2019 dan beberapa kasus di pengadilan internasional termasuk Mahkamah Internasional, masih berlangsung.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00