FOKUS: #KUDETA MILITER MYANMAR

Kelompok-kelompok HAM Desak PBB Embargo Senjata Myanmar

(Reuters)

KBRN, New York: Lebih dari 200 kelompok masyarakat sipil, termasuk Human Rights Watch dan Amnesty International, meminta Dewan Keamanan PBB pada Rabu (5/5/2021) untuk memberlakukan embargo senjata di Myanmar guna membantu melindungi warga sipil yang memprotes kudeta militer secara damai.

Sejak militer merebut kekuasaan pada 1 Februari dan menggulingkan pemerintah terpilih yang dipimpin oleh peraih Nobel Aung San Suu Kyi, Myanmar mengalami protes harian dan gelombang kekerasan oleh pasukan keamanan yang menewaskan ratusan warga sipil.

"Menerapkan embargo senjata global terhadap Myanmar adalah langkah minimum yang diperlukan Dewan Keamanan untuk menanggapi kekerasan militer yang meningkat," kata kelompok masyarakat sipil dari seluruh dunia dalam sebuah pernyataan bersama, seperti dikutip dari Reuters, Kamis (5/5/2021).

Namun, para diplomat mengatakan langkah seperti itu bagi 15 anggota Dewan Keamanan tidaklah mungkin karena Cina dan Rusia - yang memiliki hak veto seperti Amerika Serikat, Prancis dan Inggris - secara tradisional melindungi Myanmar dari tindakan dewan yang kuat.

"Kami tidak mendukung pemberian sanksi dan kami menganggapnya sebagai upaya terakhir dalam menangani konflik," kata Duta Besar Cina untuk PBB Zhang Jun pada hari Senin ketika ditanya apakah Beijing akan mendukung tindakan Dewan Keamanan PBB yang lebih kuat terhadap Myanmar.

Sejak kudeta, Dewan Keamanan telah mengadakan beberapa pengarahan tertutup tentang situasi tersebut dan mengeluarkan pernyataan yang menyatakan keprihatinan dan mengutuk kekerasan terhadap pengunjuk rasa.

"Waktu untuk pernyataan telah berlalu. Dewan Keamanan harus membawa konsensusnya tentang Myanmar ke tingkat yang baru dan menyetujui tindakan segera dan substantif," kata kelompok masyarakat sipil tersebut. "Rakyat Myanmar tidak bisa menunggu lebih lama lagi sampai Dewan Keamanan mengambil tindakan."

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00