Tiongkok Siap Patuhi UNCLOS 1982 di LCS

KBRN, Jakarta: Pembahasan mengenai Kode Etik (CoC) di Laut Cina Selatan (LCS) masih menjadi fokus ASEAN dan Tiongkok, setelah menyepakati Pernyataan Perilaku (DoC) pada 2012 lalu.

Sengketa di LCS antara ASEAN dan Tiongkok, mendorong kedua pihak untuk segera dapat menyelesaikan kerangka naskah CoC.

Kode Etik di LCS juga menjadi salah satu fokus yang dibahas pada pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri ASEAN-Tiongkok, awal pekan ini di Chongqing, Tiongkok.

Duta Besar Tiognkok untuk ASEAN Deng Xijun mengatakan, Tiongkok berkomitmen untuk mengintensifkan dialog dan konsultasi bersama ASEAN, utamanya dalam mengangani perbedaan secara tepat.

“Jadi, telah memperdalam rasa saling percaya menjaga stabilitas secara keseluruhan dan menghindari tindakan sepihak yang dapat mengintensifkan perbedaan,” ungkap Xijun dalam pengarahan pers secara daring Kamis (10/6/2021).

Ditambahkan Xijun, Tiongkok mengharapkan dengan adanya dialog yang kuat dan memperdalam rasa saling percaya, akan mennghindarkan tindakan sepihak yang berpeluang mengintensifkan perbedaan di Laut China Selatan.

“Tiongkok siap memperkuat dialog dan konsultasi dalam menangani perbedaan secara tepat dengan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam masalah LCS,” imbuhnya.

Xijun memastikan baik dalam proses implementasi Pernyataan Perilaku maupun Kode Etik di Laut Cina Selatan, Tiongkok bersedia bekerja sama secara efektif serta sejalan dengan hukum internasional termasuk UNCLOS 1982.

“Tiongkok akan bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk melanjutkan implementasi DoC secara penuh dan efektif serta membuat CoC yang substantif dan efektif, yang sejalan dengan hukum internasional. Termasuk UNCLOS 1982. Ini akan menjadi demonstrasi penuh dari keyakinan, kemampuan, dan kebijaksanaan kita dalam bersama-sama melindungi kawasan yang damai dan stabil,” paparnya.

Pakar Politik Keamanan Internasional Center for Strategic and International Studies (CSIS) Evan Laksmana berpendapat CoC bukanlah hasil akhir dalam penyelesaian sengketa yang terjadi di LCS antara ASEAN dan Tiongkok.

“Kekhawatiran yang saya miliki, ketika Anda mencampur keduanya adalah Anda menganggap satu solusi berhasil untuk yang lain. Padahal sebenarnya untuk penyelesaian sengketa hanya ada sedikit instrumen yang tersedia termasuk UNCLOS, tetapi untuk manajemen ketegangan ada perangkat yang jauh lebih luas yang harus kita pertimbangkan,” tegas Evan dalam webinar yang digelar Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Rabu (9/6/2021).

Tiongkok kerap mengklaim “9 dash line” atau “sembilan garis putus-putus” meliputi Kepulauan Paracel dan Kepulauan Spratly yang dipersengketakan dengan Filipina, Tiongkok, Brunei, Malaysia, Taiwan dan Vietnam, merupakan bagian dari sejarah di masa lalu di Laut Cina Selatan.

Sedangkan, klaim yang didasari atas cerita sepihak sejarah Tiongkok itu bertentangan dengan hukum internasional khususnya UNCLOS 1982.

Sementara, upaya mencapai penyelesaian Kode Etik di kawasan Laut Cina Selatan hingga saat ini masih menjadi fokus ASEAN bersama Tiongkok.

Meski, telah menyetujui isi kerangka kode etik pada 2019 lalu, namun negosiasinya terpaksa terhenti karena adanya pandemi COVID-19. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00