Menlu Minta Terapkan Distribusi Vaksin Global Non-Diskriminasi

KBRN, Jakarta: Pertemuan Tingkat Tinggi pada Peringatan ke-20 Deklarasi Durban dan Program Aksi, merupakan salah satu kegiatan tambahan di sela-sela Pekan Tingkat Tinggi Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (SMU PBB) ke-76, Rabu (22/09/2021).

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menghadiri langsung, pertemuan yang digelar di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat.

Pertemuan ini bertujuan untuk meningkatkan upaya memerangi rasisme, diskriminasi, dan intoleransi.

Menlu RI mengatakan, di dalam pemaparannya di hadapan para peserta pertemuan, secara khusus membahas mengenai prinsip nondiskriminasi dalam konteks pandemi COVID-19.

“Di dalam pertemuan tersebut, saya sengaja mengambil prinsip non diskriminasi, kemudian saya letakkan dalam konteks pandemi COVID-19,” ungkap Menlu RI dalam pengarahan pers secara daring, Kamis (23/09/2021).

Dimana menurut Retno Marsudi penting bagi menerapkan nilai-nilai anti dikriminasi, yang tertera dalam Deklarasi Durban 20 tahun yang lalu di tengah pandemi seperti saat ini.

“Perlunya mewujudkan kesetaraan dan non-diskriminasi untuk vaksin guna mengatasi kesenjangan dalam pemulihan COVID-19, semua negara perlu menunjukkan solidaritas dan menghindari politisasi pandemi, serta kerja sama internasional diperlukan untuk memastikan informasi yang akurat dan mencegah misinformasi,” tambahnya.

Di dalam pertemuan, telah diadopsi Political Declaration yang menegaskan rasisme, diskriminasi rasial, xenophobia, dan intoleransi bertentangan dengan tujuan dan prinsip Piagam PBB dan harus dihapuskan.

“Deklarasi Politik pertemuan juga menekankan pentingnya kerja sama guna memastikan pembangunan berkelanjutan, mencegah pelanggaran HAM, dan mengatasi diskriminasi, serta upaya untuk mengatasi diskriminasi, ujaran kebencian, stigmatisasi, rasisme, stereotyping, kekerasan, xenophobia, dan intoleransi terhadap kelompok orang tertentu, termasuk keturunan Afrika, Asia, kaum minoritas, dan pekerja migran,” papar Menlu RI. (Foto : Kemenlu RI)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00