Indonesia Berkomitmen Implementasikan Rekomendasi Agenda GPDRR Bali

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB), Suharyanto, ketika membacakan 7 Rekomendasi Agenda Bali untuk Resiliensi, pada penutupan GPDRR ke-7, di Nusa Dua, Bali, Jumat (27/05/2022). (Foto: RRI/Retno Mandasari)

KBRN, Nusa Dua: Platform Global untuk Pengurangan Risiko Bencana (GPDRR) ke-7 yang dilaksanakan di Nusa Dua, Bali, ditutup pada Jumat (27/05/2022). Dan Indonesia, sebagai tuan rumah, menjanjikan komitmennya untuk menjalankan kesepakatan yang muncul dari forum ini 

Pertemuan tiga tahunan Kantor Badan PBB untuk Pengurangan Risiko Bencana (UNDRR) itu, menghasilkan “Tujuh Rekomendasi Agenda Bali untuk Resiliensi” yang telah diputuskan bersama. 

Tujuh rekomendasi itu dibacakan langsung oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB), Suharyanto, dalam seremoni penutupan GPDRR ke-7 di Nusa Dua Hall, Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC). 

Poin pertama rekomendasi adalah pengurangan risiko bencana perlu diintegrasikan pada kebijakan-kebijakan utama pembangunan dan pembiayaan, legislasi dan rencana penyampaian agenda 2030. 

“Platform Global menyerukan transformasi mekanisme tata kelola risiko untuk memastikan pengelolaan risiko merupakan tanggungjawab bersama lintas sektor, sistem, skala dan batas,” ucap Suharyanto.

Ia juga menyebut, Platform Global memberikan rekomendasi yang dapat mendukung pelaksanaan seruan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.

“Platform Global memberikan rekomendasi yang dapat mendukung pelaksanaan seruan Sekretaris Jenderal PBB untuk memastikan setiap orang di muka bumi dilindungi oleh sistem peringatan dini dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Respons terhadap seruan tersebut harus mempertimbangkan rantai nilai peringatan dini yang berpusat pada masyarakat secara menyeluruh dari ujung ke ujung. Mulai dari penilaian risiko hingga infrastruktur dan menjamin tujuan akhir,” papar Kepala BNPB. 

Suharyanto memastikan, sebagai tuan rumah pelaksanaan Platform Global untuk Pengurangan Risiko Bencana (GPDRR) ke tujuh, Indonesia menjadi negara terdepan yang berkomitmen mengimplementasikan tujuh rekomendasi Agenda Bali untuk Resiliensi yang diputuskan di dalam pertemuan internasional tiga tahunan terkait kebencanaan itu.

“Tentu saja indonesia yang sudah menyatakan tuan rumah, tujuh butir (rekomendasi) yang dihasilkan di acara ini, tentu saja menjadi pegangan bagi semua negara dan tentu saja Indonesia akan menjadi yang terdepan. Dari sisi anggaran terkait bencana-bencana yang ada di dalam negeri tentu saja sedapat mungkin Indonesia akan mengatasinya,” papar Suharyanto.

“Tetapi seperti yang kita ketahui bersama seperti yang pernah terjadi di 2004 terjadinya tsunami, tidak mungkin indonesia menutup diri terkait dengan mungkin bantuan-bantuan dari luar negeri. Itulah gunanya kolaborasi dan kerja sama yang dihasilkan dari pertemuan-pertemuan seperti ini,” tambahnya.

Asisten Sekretaris Jenderal PBB dan Perwakilan Khusus di UNDRR, Mami Mizutori mengatakan, mesti diakui “Kerangka Kerja Sendai” yang dibahas di dalam GPDRR belum diimplementasikan pada jalurnya.  

Namun, menurutnya, pelaksanaan platform global memberikan banyak solusi terhadap penanganan maupun pengurangan risiko bencana. Seperti, dalam konteks yang disebutnya sebagai “tata kelola risiko yang baik”.

“Misalnya dalam hal apa yang kita sebut “tata kelola risiko yang baik”, bagaimana kita mengelola risiko bencana, ada banyak saran, tentang bagaimana kita bisa menciptakan pemerintahan yang utuh, seluruh masyarakat. Pendekatan dalam konteks itu banyak dijadikan acuan bahwa masyarakat harus dilibatkan, tentu pemerintah yang utama,” kata Mizutori. 

Indonesia dinilai sukses menjadi tuan rumah GPDRR dengan menyelenggarakan even internasional itu secara campuran, dengan 4000 peserta hadir secara fisik selama enam hari pelaksanaannya di Nusa Dua, Bali.

GPDRR ke-8 selanjutnya akan diselenggarakan di Jenewa, Swiss pada 2025. 

Namun, rangkaian kegiatannya akan dimulai pada 2023 dengan agenda “Ulasan Tengah Semester” mengenai Kerangka Kerja Sendai di New York, Amerika Serikat. 

Sementara, “Kerangka Kerja Sendai” untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015-2030 adalah kesepakatan besar pertama dari agenda pembangunan pasca-2015 dan memberi Negara-negara Anggota tindakan nyata untuk melindungi keuntungan pembangunan dari risiko bencana.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar