Indonesia Serukan Junta Militer Myanmar Terapkan Lima Konsensus

Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi saat menyampaikan pidato kunci, dalam peringatan Hari ASEAN ke - 55, Senin (08/08/2022), di Sekretariat ASEAN, Jakarta. (Foto:KemluRI)

KBRN, Jakarta: Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), merayakan hari lahirnya ke-55, tepatnya pada Senin (08/08/2022).

Dalam momentum Hari ASEAN itu, secara khusus Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi menyoroti penerapan “Lima Poin Konsensus” di Myanmar.

Diketahui “Lima Poin Konsenses” merupakan hasil dari pertemuan para pemimpin negara dalam KTT ASEAN yang berlangsung tahun lalu (24/4/2021) di Sekretariat ASEAN, Jakarta. 

Retno Marsudi mengatakan belum ada kemajuan signifikan atas penerapan “Lima Poin Konsensus” oleh Junta Militer di Myanmar.

“Kami sangat prihatin bahwa kami belum melihat kemajuan yang signifikan oleh junta militer di Myanmar dalam menerapkan 5PC (Lima Poin Konsensus). Kita tidak membutuhkan kata-kata tetapi perbuatan, perbuatan untuk mengimplementasikan 5PC,” ucap Retno Marsudi.

Menlu RI mengajak ASEAN untuk menyerukan kepada junta Militer Myanmar untuk sepenuhnya menerapkan “Lima Poin Konsensus”.

“Oleh karena itu, pada peringatan ini (Hari ASEAN), mari kita ulangi seruan kita kepada junta militer di Myanmar untuk sepenuhnya menerapkan 5PC. Dengan latar belakang ini, penting bagi kita untuk juga menggunakan peringatan ini sebagai momen resolusi untuk memperkuat ASEAN, menjaga kredibilitasnya, dan mempertahankan relevansinya,” kata Retno Marsudi.

Retno Marsudi menegaskan permasalahan di Myanmar tidak boleh dibiarkan untuk menentukan ASEAN.

“Kita tidak boleh membiarkan masalah Myanmar menentukan ASEAN. Kita harus memenuhi keinginan rakyat kita untuk hidup damai, stabil, dan sejahtera. Salah satu paragraf Pembukaan Piagam ASEAN menetapkan kepatuhan kita pada prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum dan pemerintahan yang baik, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan mendasar,” ucapnya.

Lima Poin Konsensus itu adalah segera diakhirinya kekerasan di Myanmar, dialog di antara semua pihak, penunjukan utusan khusus, bantuan kemanusiaan oleh ASEAN, dan kunjungan utusan khusus ke Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak.

Konsensus negara ASEAN ini adalah untuk menyikapi krisis politik di Myanmar pasca penangkapan Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi.  Dan tokoh senior lainnya dari partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) juga ditangkap oleh junta militer pada Februari 2021. 

Hal ini memicu protes dari masyarakat dan berujung bentrok dengan aparat. Dan hingga saat ini kondisi Myanmar terus tidak stabil, karena perlawanan-perlawanan dari rakyatnya. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar