China Izinkan Tembak Kapal, Sikap Indonesia Dipertanyakan

Ilustrasi Coast Guard China/ Dok. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/pras

KBRN, Jakarta: Anggota Komisi I DPR RI, Lodewijk Freidrich Paulus mempertanyakan sikap resmi pemerintah Indonesia mengenai Undang-undang Penjaga Pantai China yang membolehkan menembak kapal asing.

Sebab menurut dia, selama ini, China secara sepihak selalu mengklaim 9 dash line yang sebetulnya ada yang masuk wilayah Indonesia. Khususnya terkait perdebatan tentang perbatasan wilayah laut, Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) di lepas pantai Pulau Natuna. Klaim China tersebut pun tidak diakui Mahkamah Internasional.

"Setahu saya sampai sejauh ini belum ada respon dari negara-megara yang terkait baik AS maupun megara di Pasifik. Pertanyaan saya, bagaimana respon pemerintah terkait UU yang baru ini," tanya Lodewijk kepada Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno Marsudi dalam rapat kerja Komisi I di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/1/2021).

Bukan hanya itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar ini juga mempertanyakan langkah konkret pemerintah untuk menghilangkan dampak negatif dari keluarnya undang-undang tersebut.

"Bagaimana mengeliminir dampak yang akan keluar dari UU ini, bagaimana diplomasi yang dilakukan pemerintah Indomesia, dalam hal ini Kemlu untuk yang saya sampaikan tadi, supaya masalah ini tidak berkembamg terlalu dalam," tukasnya.

Perlu diketahui, belum lama ini Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional mengesahkan UU Penjaga Pantai. 

Di mana dalam UU tersebut, kapal penjaga pantai milik China diizinkan untuk menembak kapal asing yang berpotensi mengancam wilayah yang diklaim masuk sebagai perairannya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00