China Izinkan Tembak Kapal, Senayan Singgung Bakamla

Ilustrasi Kapal Penjaga Pantai China/ Dok.

KBRN, Jakarta: Anggota Komisi I DPR RI, Lodewijk Freidrich Paulus menjelaskan, berdasarkan UU yang baru disahkan oleh Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional, Penjaga Pantai China tidak diberikan batasan untuk menggunakan senjata apapun untuk menembak kapal asing yang berpotensi mengancam wilayah perairannya.

Perlu diketahui, belum lama ini Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional mengesahkan UU Penjaga Pantai. Di mana dalam UU tersebut, kapal penjaga pantai milik China diizinkan untuk menembak kapal asing yang berpotensi mengancam wilayah yang diklaim masuk sebagai perairannya.

"Apabila mengacu pada isinya Cina nyaris tidak memberikan batasan senjata yang ditembakkan dari kapal atau udara baik protable atau tidak, semuanya itu boleh digunakan. Dari aspek ini tentunya sudah menjadi masalah," katanya dalam rapat kerja Komisi I dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno Marsudi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/1/2021).

Namun di satu sisi, lanjut Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar ini, Bakamla hanya diperkenankan menggunakan senjata perorangan berkaliber kecil. Kapal milik Bakamla pun tidak terlampau besar.

"Kita tahu kita punya Bakamla kapalnya juga tidak terlalu besar, kemudian baru saja mereka dilengkapi senjata. Tapi senjata itu yang diberikan oleh Kemhan (Kementerian Pertahanan, red) itu hanya untuk membela diri. Hanya ada kaliber 12.7 mm kemudian kaliber 5.56 mm yang milik perorangan, padahal tadi dikatakan bahwa China tidak membatasi," jelas politisi Senayan ini.

Padahal, lanjut Lodewijk, potensi gesekan dengan Penjaga Pantai China memanglah ada. Sebab, China secara sepihak selalu mengklaim 9 dash line yang sebetulnya ada yang masuk wilayah Indonesia. Khususnya terkait perdebatan tentang perbatasan wilayah laut, Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) di lepas pantai Pulau Natuna. Sekalipun klaim China tersebut tidak diakui Mahkamah Internasional.

"Nah salah satu gesekan yang akan terjadi di wilayah 9 dash line yaitu Bakamla tentunya, mereka boleh menembak Bakamla masalahnya tidak punya apa-apa hanya senjata perorangan dan senjata katakanlah hanya mencapai 1.5 km," imbuhnya.

Maka dari itu, dia meminta Retno Marsudi untuk memberikan rekomendasi.

"Tentunya tentang kesiapan Bakamla rekomendasi Kemlu dalam hal ini seperti apa? Diharapkan mereka bisa menyiapkan diri tapi kalau kapal AL mereka enggak bakalan berani, tapi bagaimana Bakamla mampu dipersenjatai dan mampu mempertahankan diri dari katakan coast guardnya China," tukasnya.

Perlu diketahui, pada pada Agustus tahun 2020 lalu, Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto mengizinkan Bakamla untuk menggunakan senjata. Senjata yang diizinkan adalah berkaliber 30 mm dan senjata perorangan.

Kepala Bakamla, Laksamana Madya (Laksdya) TNI Aan Kurnia mengaku bersyukur dengan kebijakan Prabowo tersebut. 

Tapi diakuinya, senjata yang digunakan Bakamla belum segarang milik Penjaga Pantai China ataupun negara lain.

"Jadi selama ini coast guard China, Coast Guard Vietnam meriamnya sudah gede-gede, sudah 75 (mm, red)," demikian Aan.

Foto: Ilustrasi Kapal Penjaga Pantai China/ Dok. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/pras.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00