APTISI Usulkan Perguruan Tinggi Bebas PBB

KBRN, Makassar: Perguruan tinggi sebagai salah satu lembaga yang menyiapkan Sumber daya manusia SDM berkualitas hingga saat ini masih exist perannya. Sayangnya dalam keberadaannya Perguruan tinggi masih dihadapkan pada beberapa beban yang harus di tanggung. Seperti halnya pembayaran Pajak dan Bumi Bangunan  (PBB) yang seharusnya tidak terjadi karena lembaga pendidikan bukan nirlaba tetapi lembaga sosial.

Ketua umum asosiasi penyelenggara perguruan tinggi swasta indonesia APPTISI Prof. Dr. H. Mansyur Ramly, S.E, M.Si mengatakan kebijakan yang di berlakukan pemerintah selama ini yang mengenakan 50 % terhadap setiap perguruan tinggi perlu di tinjau ulang, karena dapat menjadi beban bagi lembaga pendidikan tinggi tersebut.

Prof. Dr. H. Mansyur Ramly, S.E, M.Si menambahkan, selama lima tahun kedepan masa kepemimpinannya sebagai ketua umum APPTISI, pihaknya akan melakukan berbagai upaya melakukan berbagai upaya peningkatan kualitas perguruan tinggi dan mutu alumni, salah satunya mengusulkan kepada pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan akreditasi berbayar,yang sebelumnya tidak pernah dilakukan.

Hal ini di ungkapkan Prof. Dr. H. Mansyur Ramly, S.E, M.Si ketika di temui di makassar Rabu, 6 Juli 2022 ketika di mintai tanggapan terkait upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan perguruan tinggi dan alumni perguruan tinggi masa kini dan yang akan datang.

Karena itu Professor Doktor H.Mansyur Ramly yang juga Ketua Pembina Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar berharap diperlukan komitmen pemerintah untuk membantu perguruan tinggi terutama program studi dalam hal akreditasi dengan tidak membebani biaya yang dinilai tidak harus terjadi.

“Kedepan diperlukan komitmen bersama untuk memajukan system pendidikan nasional dengan mengutamakan kualitas lembaga pendidikan tinggi dan aumni yang dihasilkan untuk kemajuan bangsa dan negaran.” Tambah Prof. Dr. H. Mansyur Ramly, S.E, M.Si

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar