Jumlah Warga  Wajib Retribusi Sampah Perlu Dimaksimalkan

foto ist penanganan sampah yang belum maksimal.jpg

KBRN, Medan:  Guna memaksimalkan pelayanan kebersihan dan pengelolaan persampahan sudah saatnya Pemko Meedan melakukan pendataan jumlah warga terdaftar Wajib Retribusi Sampah (WRS) di Kota Medan.

Hal itu disampaikan anggota DPRD Medan Abdul Rani SH saat menggelar sosialisasi Perda No 6 Tahun 2015 tentang Pengelolan Persampahan di Jl Bajak II Gg Coklat Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Senin siang (6/12/2021).

Dikatakan, pendataan warga yang wajib retribusi sampah sangat penting karena nantinya  akan  lebih memahami hak dan kewajiban soal kebersihan.

Menurutnya, warga masyarakat pada umumnya tidak keberatan dikenakan WRS setiap bulannya dengan syarat  sampah ditangani dengan baik.

“Hal itu yang perlu direspon Pemko Medan melalui Kepling maupun Lurah, untuk  menetapkan masyarakat sebagai  WRS dan di sisi lain pemerintah harus bertanggungjawab soal kebersihan dan sampah rumah tangga,” ujar Abdul Rani.

Abdul Rani mengatakan, dengan banyaknya warga sebagai WRS akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemko Medan yang secara otomatis akan membantu pembelian untuk pengadaan sarana dan prasarana tempat sampah dengan maksimal.

“Dipastikan warga tidak keberatan membayar uang sampah jika lingkungannya tetap bersih ditangani pemerintah, dan untuk menghindari kebocoran uang kutipan dari WRS dapat dilakukan pembayaran  melalui rekening listrik atau air, kata Abdul Rani.

Pada kesempatan sosialisai itu, anggota dewan itu mengajak warga masyarakat tetap membudayakan hidup bersih mulai dari rumah hingga lingkungan,  mewadahi sampah rumah tangga dan menjaga kebersihan parit depan rumah tidak sampai tumpat dipenuhi sampah.

Abdul Rani dalam sosialisasi itu juga memaparkan adanya  sanksi pidana seperti hukuman badan dan denda bagi perorangan maupun badan yang melanggar perda No 6 Tahun 2015 yaitu pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) dan kepada badan  dipidana denda paling banyak Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar