PPKM Level 3 Selama Nataru Batal, Epidemiolog: Ancaman Omicron Bahaya

KBRN, Medan: Pemerintah Indonesia telah resmi membatalkan rencana pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 serentak diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia, selama Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2021. Pembatalan tersebut mengingat saat ini pencapaian vaksinasi secara nasional sudah mencapai angka 76 persen untuk dosis pertama. Pemerintah juga akan melakukan asesmen sesuai situasi pandemi sesuai yang berlaku dengan regulasi pengetatan.

Pencabutan status PPKM level 3 pada Nataru, mendapat tanggapan beragam. Seorang warga kota Binjai, Freddy Hutafea mengaku PPKM level 3 memang kuran tepat diterapkan saat ini. Mengingat yang harus diutamakan adalah bentuk pengawasan di lapangan mesti dilakukan dengan benar.

“Saya setuju, tinggal sekarang pengawasan daerah di pintu masuk. Masyarakat dari luar pulau Jawa juga kalau perlu harus dikarantina.  Sangat disayangkan hanya level nya saja yang disebutkan tetapi pengawasannya tidak ada,” ujar Freddy, Rabu (8/12/2021).

Sementara epidemiolog USU, dr Putri C Eyanoer menilai saat ini Indonesia masih dihantui dengan ancaman penyebaran virus varian baru Omicron asal Afirika Selatan. Bahkan, virus tersebut sudah masuk ke sejumlah negara tetangga.

“Kita di bawah ancaman gelombang ketiga karena virus Omicron ini sudah banyak di negara tetangga. Sekarang di Singapura, Australia yang notabennya negara yang berdampingan dengan Indonesia sudah ada kasusnya. Kita memang membuka orang masuk ke Indonesia meski dengan masa isolasi 10 hari. Artinya potensi masuknya Omicron ke Indonesia itu ada,” kata Putri.

Dikatakan Putri, menurunnya angka kasus covid -19 di Indonesia saat ini memang seiring dengan menurunnya positif rate. Namun, hal itu juga karena saat ini pemerintah terlihat mengendorkan program 3T yakni Testing, tracing, dan treatment untuk melacak penyebaran covid -19.

“Kalau kita katakan bahwa angka kasus covid kita itu baik, kita memang jauh menurun dari bulan Juli. Tetapi, dia tetap ada kasusnya walaupun sebagian orang berspekulasi bahwa kasus – kasus itu adalah sisa dari varian delta dan turunan delta. Saya tetap sampai hari ini dalam tanda petik tidak percaya dengan pencatatan yang ada. Karena 3 T kita tidak baik,” jelasnya.

Putri juga menilai kebijakan mencabut PPKM Level 3 untuk diterapkan selama nataru, bukan tindakan yang bijak. Apalagi dengan faktor kultur masyarakat Indonesia yang dinilai masih rendah terhadap penerapan disiplin prokes. “Hari raya tahun lalu, nataru tahun lalu seluruh tempat itu meningkat dan daerah tertinggi adalah di tempat liburan. Jadi, kalau ini dibuka berati lose. Otomatis mobilitas akan lebih besar dari tahun lalu. Memang angka kejadian sudah menurun, karena kita melihat angka positive rate juga menurun. Namun, angkanya yang rendah itu tidak murni karena kasusnya yang menurun, tetapi juga kontribusi minimnya 3 T itu,” ungkap Putri.

Sementara Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan sampai saat ini belum adanya intruksi Kapolri terkait tidak diberlakukannya PPKM level 3 selama operasi lilin toba 2021. “Belum, kita belum ada (intruksi kapolri). Tapi, yang jelas kalau operasi lilin ya tetap. Terkait dengan apa yang harus dilakukan masih tetap,” ujar Hadi.

Menurut Hadi, dalam regulasi selama operasi lilin toba 2021 dalam rangka pengamanan dan pengetatan selama nataru, sudah ditetapkan jauh – jauh hari. Tujuan utamanya adalah melakukan pengetatan dan pembatasan mobilitas masyarakat selama nataru untuk mencegah penyebaran covid-19.

“Operasi lilin kan ada aturannya. Personel sudah disiagakan untuk operasi lilin. Kalau PPKM level III itu kan hanya penerapan yang harus dilakukan saja. Mungkin hanya terkait pembatasan dan pengetatan saja,” kata Kabid Humas.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, pemerintah telah memutuskan batal menerapkan kebijakan PPKM level 3 pada periode perayaan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 menyeluruh di semua wilayah Indonesia. Seharusnya, penerapan PPKM Level III diseluruh wilayah Indonesia berlaku sejak 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022, mendatang. (Joko Saputra)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar